Anggota DPRD Kalbar melaksanakan reses di Kabupaten Melawi. Foto: Dok. Istimewa
Hi!Pontianak - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat melakukan reses di Kabupaten Melawi untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kelangkaan dan tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, gas elpiji 3 kilogram, serta pembangunan jembatan di sejumlah kecamatan, baru-baru ini.
Kedatangan rombongan Komisi IV disambut langsung oleh Camat Tanah Pinoh, Camat Ella Hilir, perangkat Desa Ulak Muit, serta warga yang ingin menyampaikan keluhan mereka.
Anggota Komisi IV DPRD Kalbar, Ritaudin, mengatakan kunjungan tersebut juga bertujuan meninjau kondisi infrastruktur jalan dan jembatan serta menampung aspirasi masyarakat terkait kelangkaan BBM dan gas elpiji 3 kilogram dari wilayah hulu hingga perkotaan di Kabupaten Melawi.
"Alhamdulillah, jalan provinsi di wilayah Melawi kini dalam tahap perbaikan dan peningkatan dari Nanga Pinoh hingga Kecamatan Sokan. Pekerjaan ini sudah masuk dalam anggaran APBD Kalbar tahun 2025 sebesar Rp25 miliar," ujar Ritaudin.
Ia menambahkan, selain jalan, perbaikan jembatan di beberapa kecamatan juga menjadi perhatian. Meskipun saat ini sebagian sudah ditangani oleh UPJJ Kalbar, sifatnya masih tanggap darurat.
"Beberapa jembatan kondisinya tidak layak pakai karena masih menggunakan pondasi kayu. Ke depan, kami akan memperjuangkan agar jembatan-jembatan tersebut diganti dengan rangka besi atau baja," jelasnya.
Menurutnya, keberadaan jembatan yang layak sangat penting karena menjadi akses utama mobilitas warga untuk membawa sembako, hasil pertanian, dan perkebunan.
Terkait pasokan BBM subsidi dan gas elpiji 3 kilogram, Ritaudin menyebut masih terjadi kelangkaan di beberapa kecamatan yang memicu kenaikan harga di tingkat pengecer.
"Kami menerima laporan harga Pertalite sempat mencapai Rp 20.000 per liter dan gas elpiji 3 kilogram hingga Rp 40.000 per tabung. Meski demikian, secara umum pasokan BBM dan elpiji di Melawi masih kurang dan perlu tambahan distribusi," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya regulasi khusus agar distribusi BBM dan gas subsidi lebih tepat sasaran dan tidak dimonopoli oleh pengecer.
"Perlu ada pengaturan dari pemerintah provinsi bersama Pertamina agar distribusi dan alokasi BBM serta elpiji 3 kilogram berjalan lebih baik dari tingkat kabupaten hingga kecamatan," tutupnya.
