Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang ditemui di Grha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
Badan Gizi Nasional (BGN) optimistis serapan anggaran hingga akhir tahun terus meningkat hingga Rp 71 triliun. Untuk saat ini, serapan anggaran disebut masih berada di kisaran Rp 27 triliun per Jumat (18/10).
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menuturkan pada akhir tahun nanti, proyeksi serapan anggaran yang bisa dilakukan berkisar dari Rp 60 triliun sampai Rp 71 triliun.
"Angkanya (serapan) sudah hampir Rp 27 T. Itu hari Jumat (18/10) loh. Itu setiap hari, sekarang kan cepat sekali penambahan. Per Hari ini saya belum ngecek, mungkin hari Sabtu baru saya tahu. Tapi insyaallah ya, akhir tahun kita sudah Rp 60 triliun lah sampai mungkin malah Rp 71 triliun kita bisa capai," kata Nanik ditemui di Grha Mandiri, Jakarta Pusat pada Selasa (21/10).
Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat memuji langkah BGN yang mengembalikan dana tak terserap sebesar Rp 70 triliun ke pemerintah. Prabowo menjelaskan pada awal tahun pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk BGN. Setelah itu, pemerintah menambah dukungan hingga Rp 100 triliun. Sehingga total anggaran BGN untuk MBG mencapai Rp 171 triliun.
Meski begitu, Nanik menjelaskan untuk anggaran sebesar Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk BGN di awal tersebut saat ini tak dipegang oleh BGN. Hal ini karena terdapat mekanisme di mana pembiayaan MBG ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
"Uang yang untuk dapur MBG bukan ada di BGN. Ada di Departemen Keuangan, dikirim langsung ke dapur. Jadi tidak melalui BGN. Jadi dikirim melalui KPPN, KPPN nanti menyalurkan melalui dapur-dapur," jelas Nanik.
"Jadi andai kata uang itu tersisa adanya nanti di Departemen Keuangan. Jadi tidak masuk BGN ya untuk uang yang masuk dapur tadi, yang anggaran Rp 71 triliun," lanjutnya.
Dengan anggaran yang ada saat ini, Nanik juga yakin jumlah penerima manfaat MBG pada akhir tahun 2025 bisa mencapai 40 juta.
"Paling tidak sekarang kan penerima manfaatnya 36,36 juta, 40 juta lah (akhir tahun)," kata Nanik.
112 SPPG Ditutup 13 Siap Buka Kembali
Olahan menu MBG yang beragam setiap harinya yang diolah SPPG Cikaret. Foto: Dok. SPPG Cikaret
Nanik juga merespons kelanjutan dari rencana dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai terkait tata kelola program makan bergizi gratis (MBG). Nantinya, Perpres tersebut juga akan diturunkan menjadi beberapa petunjuk teknis.
"Misalnya, tata kelolanya yang contoh kecil aja. Nggak boleh lagi masak di bawah jam 12, di bawah jam 10 sampai 12 itu nggak boleh. Masaknya harus jam 2 pagi. Kemudian, masak harus berdasarkan batch. Misalnya, batch 1 ini dikirim pagi untuk anak-anak TK itu masak sendiri. Kalau dikirim untuk anak-anak SD yang ada siang, nanti dimasak sendiri," ujarnya.
Kemudian, Nanik menuturkan Perpres tersebut juga akan lebih tegas kepada mitra SPPG. Nantinya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka SPPG bisa ditutup untuk dievaluasi dalam jangka waktu tertentu.
Petugas menyiapkan makanan di SPPG Jakarta Barat, Senin (6/1/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Terkait penutupan SPPG, dengan adanya kejadian keracunan MBG di beberapa daerah dalam beberapa waktu belakangan, Nanik mengungkap sudah ada 112 SPPG yang ditutup dan dievaluasi.
"Dari 112 (yang ditutup) ini yang menyatakan siap dibuka lagi 13. Tapi kita belum (buka), lagi kita mau cek lagi," kata Nanik.
Adapun Nanik juga memberi kriteria terhadap 112 SPPG tersebut untuk bisa dibuka kembali. Hal yang terpenting adalah kelengkapan sertifikasi seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi halal, sertifikasi air bersih, dan kesesuaian dapur dengan juknis.
"Banyak dapur yang ruang packing-nya, ruang untuk pemorsian itu belum pakai AC. Sekarang harus pakai berpendingin, karena itu berpotensi untuk membuat makanan cepat basi. Nah, contoh hal-hal seperti itu harus dijalankan," kata Nanik.
Selain itu, lantai pada dapur SPPG juga harus di-epoxy serta tempat pencucian food tray dan pencucian sayur harus terpisah. Hal ini menjadi fokus yang sedang ditegakkan oleh BGN menurut Nanik.
Jika nantinya masih ada SPPG yang melanggar juknis dan melakukan proses tidak sesuai aturan, Nanik juga tak segan melakukan penutupan permanen.
"Ini ada 13 (SPPG dari 112 yang ditutup) yang menyatakan sudah siap mau buka lagi, (kalau) ternyata mereka nanti melanggar lagi atau terjadi sesuatu berarti tidak menjalankan tata kelola dengan benar, maka kita akan tutup permanen," tegasnya.
