Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Foto: Muhammad Fhandra/kumparan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait harga subsidi Liquefied Petroleum Gas atau LPG.
Bendahara negara itu menyinggung harga keekonomian LPG 3 kilogram yang berada di Rp 42.750 per tabung, tetapi masyarakat hanya membayar Rp 12.750. Hal itu menandakan bahwa pemerintah harus menanggung Rp 30.000/tabung.
"Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Ya mungkin (Purbaya) butuh penyesuaian, belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," kata Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).
Kata Bahlil, persoalan data subsidi juga masih dalam proses pematangan. Ia mengaku akan terus bekerja sama dengan tim Badan Pusat Statistik (BPS).
"BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM. Jadi mungkin Pak Menterinya belum baca data kali itu ya," tutur Bahlil.
Kemudian, Bahlil kembali memastikan aturan terkait subsidi LPG saat ini sedang dieksekusi. Ia menambahkan, BPH Migas selama ini mengawasi subsidi LPG yang nilainya sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun per tahun.
"Karena itu ke depan, subsidi ini harus kita jaminan dan kita pastikan untuk tepat sasaran," tambahnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkapkan subsidi energi dan kompensasi yang dikeluarkan pemerintah pada 2024 mencapai Rp 386,9 triliun. Namun, ia menyayangkan masih ada masyarakat dengan tingkat ekonomi mampu malah menikmati subsidi energi tersebut.
"Namun, berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS) menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8-10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi," ujar Purbaya dalam Rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (2/10).
Jika dilihat berdasarkan desil pengeluaran, kelompok desil 1 atau masyarakat dengan pengeluaran terendah hanya menerima 7 persen manfaat subsidi dengan nilai total Rp 28,2 triliun. Angka ini meningkat secara bertahap hingga mencapai puncak pada desil 6 dan 7 dengan proporsi masing-masing 11 persen manfaat, bernilai sekitar Rp 43 triliun.
Setelah itu, proporsinya menurun kembali pada desil 9 dan 10, masing-masing sebesar 10 persen dan 9 persen manfaat, dengan nilai Rp 37,8 triliun dan Rp 33,6 triliun.
Purbaya pun memastikan pemerintah ke depan akan terus berusaha memastikan subsidi dan kompensasi dinikmati oleh kalangan yang seharusnya.
