Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sambutan saat serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Foto: Bay Ismoyo/AFP
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Hambalang, Jawa Barat, Kamis (18/9), untuk membahas percepatan sejumlah program prioritas pemerintah. Salah satunya terkait keluhan PT Agrinas mengenai proyek mereka di Papua yang masih menunggu pembebasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Purbaya menegaskan arahan Prabowo jelas yaitu program strategis harus berjalan lebih cepat. "Hanya itu aja bagaimana strateginya agar berjalan dengan cepat. Kalau dari saya semua permintaan ya maunya pingin cepat," ucap Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9).
Menurut Purbaya, Agrinas meminta relaksasi PNBP untuk proyek yang masih dalam tahap awal pembangunan. Namun ia mengingatkan bahwa permintaan itu baru masuk belakangan, sehingga tidak tepat jika Kementerian Keuangan dituding lamban menindaklanjuti.
"Saya kan enggak tahu malu. Saya bilang sama Presiden, 'Pak Presiden, baru kirim tadi sore. Ya besok saya keluarkan (pernyataan bebas PNBP). Hari ini saya keluarkan, tapi si Agrinas jangan klaim saya terlambat'. Kan biasanya Kemenkeu jadi kambing hitam, disalahin terus," tegasnya.
Purbaya menilai pemberian relaksasi PNBP justru lebih efisien bagi proyek yang belum menghasilkan pendapatan. Dengan begitu, program bisa lebih cepat berjalan dan memberi dampak ke masyarakat. "Ngapain ditarik pajak, yang penting programnya jalan cepat," ujarnya.
Ia juga menegaskan tidak mau Kementerian Keuangan dijadikan sasaran tudingan. Justru, Purbaya mengaku akan bersikap lebih agresif terhadap kementerian/lembaga (K/L) lain yang serapan anggarannya rendah, terutama untuk program-program besar.
"Kami akan hitung potensi serapan anggaran hingga Oktober 2025. Kalau ada yang tidak terserap, akan saya ambil dan pindahkan ke program lain," kata dia.
