Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) berbincang dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat akan memberikan keterangan terkait program paket ekonomi usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan melakukan evaluasi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L).
Menurut dia, evaluasi anggaran K/L langsung dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya pada Oktober 2025 mendatang. Dengan adanya evaluasi tersebut, anggaran yang belum terpakai atau tak terserap maksimal akan dialihkan ke program lain agar lebih optimal.
"Menteri Keuangan sudah akan melakukan evaluasi, Bapak Presiden telah menyetujui, nanti menjelang bulan Oktober kita lihat, nanti tentu yang belum terpakai itu bisa dialihkan untuk program lain," kata Airlangga di kantornya, Selasa (30/9).
Menurut Airlangga, belanja pemerintah bukan satu-satunya instrumen yang akan digerakkan. Pemerintah juga telah menyiapkan paket kebijakan untuk mendorong konsumsi masyarakat, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Lebih lanjut, terkait dengan kemungkinan adanya burden sharing tambahan, Airlangga menilai kondisi pembiayaan pemerintah masih cukup memadai.
"Kan sekarang sudah berjalan. Jadi kita lihat program ke depan, tetapi kelihatannya dari segi pembiayaan sih sudah tersedia," ujarnya.
Hingga akhir Agustus 2025, defisit APBN tercatat mencapai Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen dari PDB nasional. Secara rinci, pendapatan negara hingga akhir Agustus mencapai Rp 1.638 triliun. Artinya, negara sudah mengumpulkan 57,2 persen pendapatan dari target APBN 2025.
Sementara itu, realisasi belanja negara dalam APBN senilai Rp 1.960 triliun. Angka itu setara dengan 55,6 persen dari pagu anggaran 2025. Kemudian, dari sisi keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp 22 triliun.