Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati. Foto: Instagram/ @my.estiwijayati
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyebut pihaknya telah menjadwalkan rapat dengan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, untuk membahas permasalahan yang muncul dari penulisan ulang sejarah.
Esti mengatakan, Fadli akan dipanggil pada pekan ini.
"Dalam waktu dekat minggu ini kami undang kok. Dalam minggu ini kami kebetulan undang mitra-mitra kerja kami," ujarnya saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan pada Senin (30/6).
"Nanti, kita minta itu kita bertemu, lalu kita meminta dengan tegas stop penulisan sejarah yang sudah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia luar," tambah dia.
Masalah-masalah yang akan dibahas soal penulisan ulang sejarah itu antara lain adalah prosesnya yang dinilai terburu-buru.
"Pasti pertama saya mengatakan, kami mengatakan terburu-buru tapi sekarang targetnya bukan tunda lagi. Dengan demikian banyak polemik yang muncul target kami tidak hanya tunda, target kami adalah setop," ucap dia.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama jajaran DPP dan kepala daerah yang kader PDIP foto dengan pose salam tiga jari usai pembekalan kepala daerah PDIP hari kedua di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2025). Foto: Dok. PDIP
PDIP Minta Penulisan Ulang Sejarah Disetop
Esti menuturkan, sikap Fraksi PDIP dalam polemik ini jelas. Mereka meminta agar Kemenbud menyetop penulisan ulang sejarah.
"Kami meminta dengan tegas setop penulisan ini, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang. Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini," ujar dia.
"Karena begitu, banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah," tambahnya.
Menurut Esti, salah satu hal yang dinilai melukai rakyat adalah pernyataan Fadli Zon tentang pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998.
"Ya itu hanya salah satu dari sekian banyak persoalan yang kita semua sudah bisa melihat ketika kami melakukan rapat dengar pendapat umum dari berbagai pihak yang hadir di situ menyatakan keberatannya terkait dengan penulisan sejarah ini," ucap dia.
"Termasuk banyaknya para sejarawan yang kemudian keluar dari tim, menyatakan mundur dari tim penulisan. Berarti apa? Berarti di situ banyak persoalan," tegasnya.
Penulisan ulang sejarah sudah mulai bergulir di Kemenbud. Rencananya akan diterbitkan 11 jilid buku sejarah yang akan mencakup berbagai aspek dari sejarah bangsa Indonesia.
Penulisan sejarah baru ini akan mencakup Sejarah Awal Nusantara, Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina, Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah, Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi, Respons Terhadap Penjajahan, Pergerakan Kebangsaan, Perang Kemerdekaan Indonesia, Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi, Orde Baru (1967-1998), Era Reformasi (1999-2024), dan yang terakhir Faktaneka dan Indeks.
Penulisan ulang sejarah ini melibatkan ratusan sejarawan yang dipimpin langsung oleh Guru Besar Ilmu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi.
Jilid pertama ditargetkan untuk diluncurkan pada Agustus 2025, bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia.
