Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (25/5/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, merespons usulan dinaikkannya besaran dana partai politik yang bersumber dari APBN. Usulan ini awalnya datang dari KPK dengan tujuan untuk mengurangi tingkat korupsi.
Puan sepakat adanya usulan tersebut. Ia mendukung semangat KPK dalam memberantas korupsi.
"Dana parpol yang diusulkan itu kan intinya konteksnya adalah antikorupsi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5).
Namun, Puan menyebut, usulan ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Khususnya terkait kecukupan APBN.
"Cuma kita harus melihat ke depannya apakah kemudian anggaran APBN-nya mencukupi, apakah kemudian itu memang bisa dilakukan dengan cepat, ya kita lihat dulu kajiannya seperti apa," ungkapnya.
Sebelumnya, KPK mengusulkan agar partai politik diberikan dana besar yang bersumber dari APBN. Ini diharapkan bisa mengurangi tingkat korupsi.
Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Perdana Menteri China Li Qiang usai menjalani pertemuan di Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (25/5/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan
"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam webinar yang disiarkan di kanal YouTube KPK, Kamis (15/5).
Fitroh memaparkan, salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah mahalnya biaya dalam sistem politik untuk menjadi pejabat yang dipilih melalui pemilihan langsung. Mulai dari tingkat kepala desa hingga presiden.
"Dengan sistem politik yang ada kita bisa saksikan bersama tak bisa dipungkiri mereka harus mengeluarkan modal yang sangat besar," ujarnya.
Menurut dia, kerap kali para pejabat publik itu memiliki sosok pemodal untuk memenangkan pemilihan. Akhirnya, ada upaya dari para pejabat publik yang terpilih itu untuk memberikan timbal balik kepada sang pemodal.
Fitroh menilai, apabila partai diberikan dana yang besar bisa menggantikan sosok pemodal tersebut. Sehingga, diharapkan bisa mengurangi tingkat korupsi.
"Sehingga seluruh proses dalam baik proses pemilihan anggota legislatif dan pemilihan pejabat-pejabat publik itu di-cover oleh partai politik," ucapnya.
"Kalau kemudian partai politik cukup biaya, pendanaannya mencukupi, barang kali bisa mengurangi (korupsi)," sambungnya.
