Apr 6th 2025, 09:00, by Muhammad Darisman, kumparanBISNIS
Presiden Donald Trump menunjukkan grafik tarif impor baru dengan disaksikan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick saat "Make America Wealthy Again" di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (2/4/2025). Foto: Brendan Smialowski/AFP
Dalam kebijakannya yang diumumkan pada Rabu (2/4), Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk hampir semua barang impor, serta tarif khusus sebesar 32 persen bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Keputusan sepihak ini memicu kekhawatiran akan melemahnya daya saing ekspor Indonesia dan terganggunya stabilitas perdagangan global.
Sebagai respons cepat terhadap situasi ini, Presiden Prabowo Subianto telah merumuskan tiga strategi utama sebagai upaya mitigasi guna menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, strategi ini sudah dirancang sejak awal masa kepemimpinan Prabowo dan kini menjadi kunci dalam menghadapi dinamika global.
Perluas Jangkauan Mitra Dagang
Langkah awal yang ditempuh adalah memperluas jaringan kemitraan perdagangan Indonesia. Presiden Prabowo mendorong keterlibatan aktif Indonesia dalam perekonomian global yang lebih inklusif, termasuk melalui pengajuan keanggotaan dalam kelompok BRICS—blok ekonomi yang kini mencakup 40 persen perdagangan global. Selain itu, Indonesia juga memperdalam partisipasi dalam perjanjian multilateral seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta memulai proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Pemerintah juga memperkuat perjanjian bilateral dengan mitra strategis seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Uni Emirat Arab. Diversifikasi pasar ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan membuka akses yang lebih luas bagi produk ekspor Indonesia.
Dorong Hilirisasi Sumber Daya Alam
Strategi kedua yang diprioritaskan adalah hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah mendorong transformasi ekonomi dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi negara industri bernilai tambah tinggi. Kesuksesan sektor nikel menjadi contoh nyata. Ekspor nikel dan produk turunannya meningkat pesat dari USD 3,7 miliar pada 2014 menjadi USD 34,3 miliar pada 2022.
Untuk mendorong percepatan transformasi tersebut, pada Februari 2025 Presiden Prabowo meresmikan pembentukan BPI Danantara, sebuah badan khusus yang berfokus pada hilirisasi sektor-sektor strategis seperti mineral, minyak dan gas, perikanan, serta kehutanan. Strategi hilirisasi ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat daya saing ekspor Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing.
Perkuat Konsumsi Domestik
Langkah ketiga difokuskan pada penguatan konsumsi domestik, yang saat ini berkontribusi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mendorong daya beli masyarakat, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Di samping itu, pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga digalakkan guna mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa dan membuka lebih banyak peluang kerja.
"Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian," kata Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno.
Negosiasi Diplomatik di AS
Di sisi lain, dunia usaha Indonesia juga mengambil langkah aktif. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, dijadwalkan melawat ke Amerika Serikat pada awal Mei 2025. Ia akan melakukan negosiasi dengan US Chamber of Commerce guna membahas tarif impor 32 persen yang diterapkan Trump terhadap Indonesia.
Awal Mei nanti, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri konferensi bisnis guna merespons perkembangan terbaru," ujar Anindya dalam keterangan resmi.
Menurut Anindya, masih ada ruang diplomasi dan negosiasi. Ia menilai posisi Indonesia cukup strategis di kawasan Pasifik, sebagai anggota ASEAN dan APEC. Kunjungan ini diharapkan dapat membuka kembali dialog dagang dan mendorong penyesuaian kebijakan tarif.
Pemerintah Hitung Dampak dan Jaga Stabilitas
Sementara itu, pemerintah juga tengah menghitung potensi dampak tarif baru AS terhadap sektor-sektor kunci. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa produk seperti elektronik, tekstil, alas kaki, kelapa sawit, karet, furnitur, dan hasil laut berpotensi terdampak langsung.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjalankan langkah-langkah strategis demi mempertahankan daya saing produk ekspor dan mencegah terjadinya gejolak ekonomi lanjutan. Upaya tersebut mencakup stabilisasi nilai tukar rupiah, memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing, serta menjaga kestabilan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) di tengah dinamika global yang tidak menentu.
