Feb 25th 2025, 20:39, by Fadjar Hadi, kumparanNEWS
Jubir PDIP Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy menggelar konferensi pers di DPP PDIP, Selasa (25/2/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan
PDIP memerintahkan kepada kepala daerah mereka, setelah dilantik Presiden Prabowo pada (20/2) untuk langsung bekerja keras. Kepala daerah PDIP harus melayani rakyat.
Jubir PDIP Ahmad Basarah mengungkapkan alasan kepala daerah terpilih dari PDIP setelah dilantik harus langsung bekerja melayani rakyat.
"Ketua umum PDI perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing kehadiran fisik," kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2).
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berfoto bersama dengan kepala daerah terpilih dari PDIP usai memberikan pengarahan tertutup di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan
Basarah menyebut, peran kepala daerah sangat dibutuhkan untuk segera menjalankan program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, hingga stunting segera teratasi.
"PDI Perjuangan terutama Ibu Megawati Soekarnoputri meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah atau turba dengan menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan rakyat," ungkapnya.
Basarah melanjutkan, hubungan kepala daerah dengan pemerintah pusat sudah termaktub dalam UU 23/2024 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, aturan tersebut menjelaskan para kepala daerah terpilih itu harus bisa menyerap aspirasi rakyat daerahnya serta menyelaraskan dengan program pemerintah pusat.
"Kader-kader PDI perjuangan yang terpilih dan dipercaya oleh rakyat untuk menjadi kepala daerah dalam pilkada 2024 lalu telah memahami secara jelas peran tugas dan fungsi mereka agar setia mengemban amanat rakyat dengan cara menyelaraskan program-program kerakyatan di daerahnya masing-masing dengan program yang telah dirumuskan dan diputuskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto," tutup dia.
