Ketua DPR Puan Mahrani (kanan) menyampaikan pidato perdana usai terpilih dalam Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan DPR 2024-2029 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan perkembangan dari penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Ia menargetkan pembentukan AKD DPR rampung sebelum presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029 dilantik pada 20 Oktober.
"Insyaallah akan diumumkan dan kami selesaikan sebelum kabinet yang akan datang diumumkan," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/10).
AKD DPR RI selain pimpinan DPR meliputi Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) hingga panitia khusus.
Presiden Jokowi bersama Prabowo Subianto tiba di acara pelantikan anggota DPR dan DPD Periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (1/10/2024). Foto: Dok. Istimewa
Sementara susunan komisi harus disesuaikan dengan jumlah kementerian pemerintahan. Jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo akan bertambah dibanding pemerintahan Jokowi.
"Itu semua sedang kita matangkan dan bicarakan bersama," kata Puan.
Saat ditanya, apakah pimpinan DPR RI sudah menerima susunan draft kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai acuan pembentukan komisi dan badan, Puan mengaku DPR belum mengetahui soal susunan kabinet.
"Belum ada," kata Puan.
Sohibul Iman, saat ditemui usai Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) DPP PKS sebagai pembekalan Calon Anggota Dewan Terpilih DPR RI dan DPRD Provinsi se-Indonesia, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (25/6). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan
Sebelumnya Wakil Ketua Majelis Syura PKS sekaligus anggota DPR RI periode 2024-2029 Sohibul Iman mengatakan ia mendengar jumlah komisi di DPR akan bertambah menjadi 13 hingga 14 komisi.
Penambahan jumlah alat kelengkapan dewan ini sejalan dengan informasi pemekaran jumlah kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo nanti.
"Yang saya denger sih katanya mungkin bisa 40-an (jumlah kementerian). Nanti tentu implikasinya ke DPR nanti komisi akan ditambah, kalau sekarang ada 11 ya nanti mungkin bisa 13 bisa 14 komisi," kata Sohibul saat ditemui usai pelantikan anggota DPR, MPR, DPD, di Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).
