Sep 17th 2024, 07:50, by Ema Fitriyani, kumparanBISNIS
Teka-teki pemilihan Menteri Keuangan (Menkeu) pada pemerintahan Prabowo Subianto menimbulkan berbagai spekulasi. Beberapa nama muncul menjadi kandidat Sri Mulyani.
Salah satu nama yang muncul adalah Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat Menteri Kesehatan. Budi Gunadi merupakan bankir, Mantan Direktur Utama Bank Mandiri pada periode 2013-2016.
Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, mengatakan siapa pun yang nantinya menggantikan Sri Mulyani harus memiliki profesionalitas tinggi dan kepercayaan di pasar internasional.
Menurut dia, Menkeu berikutnya harus tetap mempertahankan syarat utama kepercayaan pasar, yaitu sosok yang non-partisan dan berorientasi pada pertimbangan profesional serta argumentasi rasional dalam pembuatan kebijakan.
Di sisi lain, ia menyoroti beberapa kelemahan mendasar dari kepemimpinan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Salah satu kritik utama adalah kegagalan meningkatkan penerimaan perpajakan, meskipun berbagai kebijakan reformasi telah digulirkan.
Pada 2023, tax ratio RI hanya mencapai 10,23 persen dari PDB. Angka ini turun dari 10,76 persen pada 2015.
"Tax ratio kita stagnan selama satu dekade terakhir, bahkan lebih rendah dari awal masa pemerintahan Presiden Jokowi pada 2015," kata Yusuf.
Selain itu, Yusuf juga mengkritik kebijakan Sri Mulyani dalam hal pengelolaan utang negara. Beban bunga utang yang terus meningkat dinilai membebani APBN, menurunkan kemampuannya untuk menstimulasi perekonomian dan melindungi rakyat miskin.
Pada 2024, beban bunga utang diproyeksikan mencapai Rp 500 triliun, dengan rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak berada di kisaran 21,5 persen.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mengatakan Menkeu periode Prabowo-Gibran harus berasal dari kalangan akademisi atau profesional, bukan politisi dari partai politik.
"Saya lebih memilih akademisi dibandingkan politisi parpol untuk menjadi Menkeu. Apa jadinya jika politisi menduduki kursi Menkeu? Pengelolaan APBN akan didominasi arahan partai, bukan berbasis pengetahuan," jelas Huda.
Sinyal Sri Mulyani Tak Lagi Jadi Menteri
Sinyal Sri Mulyani tidak akan menjadi menteri lagi di pemerintahan Prabowo-Gibran diungkapkan Tommy, setelah menghadap Prabowo bersama Sri Mulyani pada Senin (9/9) lalu. Tommy mengatakan pertemuan tersebut sangat hangat dan berlangsung selama 2,5 jam.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Tommy, tidak ada tawaran dan pembahasan mengenai jabatan dari Prabowo Subianto untuk Sri Mulyani.
"Tidak ada (tawaran ke Sri Mulyani). Kita tidak memberikan (tawaran). Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi baik itu antara Ibu Sri Mulyani dan Pak Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet," ungkap Thomas kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (11/9).
Tommy memastikan pembahasan dalam pertemuan tersebut hanya seputar substansi APBN, dalam hal ini Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.