Melihat Peluang Keponakan Prabowo Jadi Menkeu Gantikan Sri Mulyani - juandry blog

Sep 17th 2024, 07:50, by Ema Fitriyani, kumparanBISNIS

Teka-teki pemilihan Menteri Keuangan (Menkeu) pada pemerintahan Prabowo Subianto menimbulkan berbagai spekulasi. Salah satunya, beredar isu bahwa Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memiliki peluang besar untuk naik jabatan menjadi Menkeu.

Keponakan Prabowo itu dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan II oleh Presiden Jokowi pada 18 Juli 2024 lalu. Sejak saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki dua wakil selain Suahasil Nazara.

Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, mengatakan siapa pun yang nantinya menggantikan Sri Mulyani harus memiliki profesionalitas tinggi dan kepercayaan di pasar internasional.

Meskipun Yusuf menilai kiprah Tommy, sapaan akrab Thomas, selama ini belum ideal sebagai Menkeu. Namun, dia menyebut Tommy bisa saja memperbaiki celah Sri Mulyani yang dinilai terlalu pro-pasar.

"Rekam jejak Thomas Djiwandono tidak mencukupi untuk menilainya sebagai Menkeu ideal. Namun, melihat kinerja Menkeu Sri Mulyani selama ini yang terlalu pro-pasar, Tommy menurut saya cukup menjanjikan dan lebih memberikan harapan," kata Yusuf kepada kumparan, Senin (16/9).

Menkeu berikutnya harus tetap mempertahankan syarat utama kepercayaan pasar, yaitu sosok yang non-partisan dan berorientasi pada pertimbangan profesional serta argumentasi rasional dalam pembuatan kebijakan.

Di sisi lain, ia menyoroti beberapa kelemahan mendasar dari kepemimpinan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Salah satu kritik utama adalah kegagalan meningkatkan penerimaan perpajakan, meskipun berbagai kebijakan reformasi telah digulirkan.

Pada 2023, tax ratio RI hanya mencapai 10,23 persen dari PDB. Angka ini turun dari 10,76 persen pada 2015.

"Tax ratio kita stagnan selama satu dekade terakhir, bahkan lebih rendah dari awal masa pemerintahan Presiden Jokowi pada 2015," kata Yusuf.

Selain itu, Yusuf juga mengkritik kebijakan Sri Mulyani dalam hal pengelolaan utang negara. Beban bunga utang yang terus meningkat dinilai membebani APBN, menurunkan kemampuannya untuk menstimulasi perekonomian dan melindungi rakyat miskin.

Pada 2024, beban bunga utang diproyeksikan mencapai Rp 500 triliun, dengan rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak berada di kisaran 21,5 persen.

Dengan begitu, menurutnya, jika benar Tommy menjadi Menkeu berikutnya, maka ia harus mampu meningkatkan penerimaan perpajakan tanpa terlalu bergantung pada harga komoditas global. Serta mengurangi beban utang pemerintah yang dinilai semakin berat.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mengatakan Menkeu periode Prabowo-Gibran harus berasal dari kalangan akademisi atau profesional, bukan politisi dari partai politik.

"Saya lebih memilih akademisi dibandingkan politisi parpol untuk menjadi Menkeu. Apa jadinya jika politisi menduduki kursi Menkeu? Pengelolaan APBN akan didominasi arahan partai, bukan berbasis pengetahuan," jelas Huda.

Huda juga menyebutkan beberapa nama yang dianggap lebih cocok dibandingkan Tommy.

"Selain Sri Mulyani, masih banyak yang pantas seperti Pak Chatib Basri, Pak Bambang Brodjonegoro, atau Pak Burhanuddin Abdullah. Lebih cocok mereka dibandingkan Tommy," kata Huda.

Sinyal Sri Mulyani Tak Lagi Jadi Menteri

Sinyal Sri Mulyani tidak akan menjadi menteri lagi di pemerintahan Prabowo-Gibran diungkapkan Tommy, setelah menghadap Prabowo bersama Sri Mulyani pada Senin (9/9) lalu. Tommy mengatakan pertemuan tersebut sangat hangat dan berlangsung selama 2,5 jam.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Tommy, tidak ada tawaran dan pembahasan mengenai jabatan dari Prabowo Subianto untuk Sri Mulyani.

"Tidak ada (tawaran ke Sri Mulyani). Kita tidak memberikan (tawaran). Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi baik itu antara Ibu Sri Mulyani dan Pak Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet," ungkap Thomas kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (11/9).

Tommy memastikan pembahasan dalam pertemuan tersebut hanya seputar substansi APBN, dalam hal ini Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.