Elen Setiadi saat dilantik Mendagri sebagai Pj Gubernur Sumsel menggantikan Agus Fatoni, Foto : Ist
Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Elen Setiadi resmi menjadi Pj Gubernur Sumsel menggantikan Agus Fatoni yang menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut).
Elen resmi sebagai Pj Gubernur Sumsel setelah dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pada Senin 24 Juni 2024 di Jakarta.
Tito menyebutkan menyebut alasan memilih Elen Setiadi sebagai Pj Gubernur Sumsel karena Elen yang latar belakangnya merupakan Deputi dari Kemenko Perekonomian yang diharapkannya dapat mendongkrak ekonomi Sumsel.
"Karena dari Menko Perekonomian dan tim dari Pak Airlangga mudah-mudahan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Sumsel, saya akan berterima kasih kepada pak Elen dan Pak Airlangga jika ekonomi Sumsel meningkat," kata dia.
Selain Elen Setiado ada dua Pj Gubernur yang juga dilantik Tito Karnavian yakni Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni dan Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin.
Terkait pergantian Pj, Tito mengaku karea Pj Gubernur NTB sebelumnya yakni Lalu Gita Ariadi akan maju dalam Pilkada NTB, dan dalam hal ini tidak melarang atau menghalangi hak politik setiap orang.
"Jadi pak Lalu Gita ini menyampaikan keinginan nya untuk maju dalam Pilkada NTB, dan tidak mungkin untuk menghalangi hak politik. Karena semua orang memiliki hak politik selagi tidak dicabut oleh pengadilan,"kata dia.
Untuk itu, Tito mengatakan agar terciptanya Pilkada yang adil maka para penjabat ini harus mengundurkan diri supaya tidak adanya prasangka buruk bagi para bakal calon yang akan maju di Pilkada nanti.
"Tujuannya adalah menciptakan Pilkada yang fair, jadi teman-teman yang bersaing juga tidak merasa bahwa ada semacam keberpihakan ataupun menggunakan fasilitas negara sebagai Pj," jelas Tito.
Tito juga mengungkapkan tidak secara langsung memilih Pj yang akan menjabat di suatu daerah. Dalam menentukan itu mempunyai pertimbangan-pertimbangan seperti memiliki integritas maupun pengalaman yang ada.
"Kita mempunyai opsi-opsi untuk menentukan lalu kita serahkan kepada Presiden Republik Indonesia," ungkapnya.
