May 10th 2024, 16:57, by Angga Sukmawijaya, kumparanBISNIS
Pekerja menumpuk karung berisi beras paket bantuan sosial pangan ukuran 10 kilogram di gudang Bulog Serang, Banten, Jumat (1/3/2024). Foto: ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Pengamat pertanian Syaiful Bahari memandang langkah pemerintah yang memperpanjang relaksasi Harga Eceran Tertinggi atau HET beras premium sebagai tanda pemerintah tidak berdaya atas pemain beras yang besar.
Bahkan, Syaiful menyebut saat ini sebagai era konglomerasi beras, kala pengusaha beras yang besar meraup untung atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Jadi jika dilihat kebijakan pemerintah untuk saat ini lebih pro kepada industri korporasi besar. Inilah era konglomerasi beras nasional yang dulu di zaman (Presiden) Soeharto tidak diberi tempat," kata Syaiful kepada kumparan pada Jumat (9/10).
Menurutnya, HET beras premium yang terus direlaksasi memberi kesempatan kepada pemain beras seperti penggilingan padi skala besar untuk meraup untung yang besar pula, melalui margin yang lapang. Lantaran, harga jual gabah pada umumnya relatif sama.
"Perpanjangan relaksasi HET beras premium menunjukkan pemerintah juga tidak berdaya dengan korporasi beras besar. Kebijakan tersebut hanya menguntungkan pemain beras besar karena margin keuntungan yang diraup dari harga gabah ke harga relaksasi beras premium sangat menggiurkan," imbuh Syaiful.
Sementara, penggilingan padi skala kecil hingga menengah justru hanya menggigit jari dan lebih memilih memproduksi beras medium.
"Sebaliknya, bagi penggilingan padi kecil menengah yang hanya mampu memproduksi beras medium ke bawah dirugikan karena HET beras medium tetap ditekan. Padahal harga beli gabah di petani bagi seluruh industri beras sama," tambah Syaiful.
Di tambah saat ini pemerintah juga turut mengerek HET beras medium, Syaiful melihat langkah relaksasi HET ini sebagai kegagalan pemerintah dalam menstabilkan dan mengembalikan harga beras pada posisi harga beras sebelum 2022.
Artinya selama tiga tahun terakhir, satu-satunya alat yang digunakan pemerintah untuk menyediakan harga beras yang terjangkau untuk masyarakat adalah dengan impor.
"Kebijakan pemerintah mengenai relaksasi HET baik untuk beras premium dan medium, sebenarnya menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menstabilkan dan mengembalikan harga beras sebelum 2022," terang Syaiful.
Namun, langkah Perum Bulog menaikkan harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) justru membantah kekuatan gelontoran beras impor dalam menahan harga beras dalam negeri.
"Itupun terakhir ini pemerintah tidak bisa menahan harga beras SPHP yang sebelumnya Rp 10.900 per kg, kemudian dinaikkan menjadi Rp 12.500 per kg. Ini menunjukkan dengan instrumen impor pun pemerintah gagal mempertahankan harga beras," jelas Syaiful.
Pekerja menurunkan beras dari kapal di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (22/2/2024). Foto: Budi Candra Setya/Antara Foto
Dalam catatan kumparan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada awal Maret lalu memutuskan untuk merelaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium senilai Rp 1.000 per kg selama 10-23 Maret 2024. Ini berdasar pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023.
Usai berakhir pada 23 Maret, relaksasi HET beras premium ini kemudian diperpanjang selama satu bulan, berlaku hingga 24 April 2024. Tidak hanya satu kali perpanjangan, HET beras premium kemudian kembali diperpanjang hingga 31 Mei 2024.
Hal ini bersamaan dengan langkah pemerintah untuk melakukan relaksasi HET beras medium dari Rp 10.900 per kg, jadi Rp 12.500 per kg.
Tidak berselang lama, Perum Bulog juga turut menaikkan harga jual beras SPHP atau beras bulog per 1 Mei 2024. Hal ini berdasar pada surat Badan Pangan Nasional Nomor 142/TS/02.02/K/4/2024 tanggal 29 April 2024 Tentang Penugasan SPHP Beras tahun 2024.
Kenaikan SPHP dilakukan untuk penyesuaian bata produksi beras. Sehingga diharapkan, petani bisa lebih mendapat banyak keuntungan.
