JAKARTA - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan terjadi penurunan tingkat kepercayaan publik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mencuatnya 'nyanyian'' Nazaruddin.
Namun peneliti LIPI Hermawan Sulistyo mengungkapkan bahwa penurunan tingkat kepercayaan publik ke KPK bukan baru-baru ini saja. "Karena masalah mendera terus di KPK," kataya di Doekoen Coffee, Pancoran, Jakarta, Minggu (7/8/2011)
Penurunan ini, sambung dia, sudah sejak lama. Tepatnya ketika Antasari Azhar ditahan dan kemudian digantikan Busyro Muqodas.
"Busyro harus dicatat dia masuk di ujung masa tugas, komisioner lain yang sudah berdarah-berdarah selama empat tahun yang membesarkan KPK, tiba-tiba Busyro masuk sebagai pimpinan, emang mau diterima gitu saja, saya sih gak terima," jelasnya.
Hermawan berandai-andai apa mungkin, orang baru bisa diterima memimpin sebuah lembaga. "Anda mau, Anda kerja berdarah-darah dengan adanya pimpinan baru, kerjanya tabrak sana-tabrak sini," katanya.
Hasil survei LSI menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPK merosot tajam. Tak tanggung-tanggung, angka kepercayaan publik terhadap KPK berada di bawah 50 persen.
"Untuk pertama kali, kepercayaan publik terhadap KPK menjadi angka merah. Hanya 41,6 persen responden yang yakin bahwa KPK bisa menyelesaikan kasus tanpa pandang bulu meski melibatkan tokoh atau partai berkuasa," kata peneliti LSI, Ajie Alfaraby.
Bahkan, hanya 29,7 persen responden yang puas atas kinerja KPK dalam memberantas kasus korupsi khususnya dugaan korupsi di Kemenpora yang melibatkan sejumlah petinggi Partai Demokrat ini.
"Metodologi Riset yang digunakan dengan menggunakan riset kuantitatif dengan pengumpulan data Juni 2011, dengan model sampling multage random sampling dan jumlah responden awal sebanyak 1.200 responden, margin eror 2,9 persen," imbuhnya.
Hal ini, kata dia, harus menjadi evaluasi besar bagi KPK terutama dalam melakukan seleksi pimpinan KPK. "Ini catatan penting yang tidak bisa diabaikan oleh semua pihak," tukasnya.
KPK menjadi sorotan publik setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin menyebut lembaga antikorupsi itu adalah perampok. Menurut Nazar, beberapa petinggi KPK seperti Chandra M Hamzah dan Ade Raharja pernah menerima uang darinya. Nazar juga menuding Chandra dan Ade memiliki deal khusus dengan petinggi Partai Demokrat untuk merekayasa kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games. Baik Chandra maupun Ade telah membantahnya.
Kendati demikian, menanggapi tudingan di atas, KPK lantas membentuk komite etik yang hingga kini masih bekerja.
(ful)
