Penyidikan Sembilan Kepala Daerah Dapat Dihentikan

Liputan6.com, Jakarta: Kejaksaaan Agung mengatakan, proses penanganan perkara terhadap sembilan tersangka kepala daerah terkait kasus dugaan korupsi tidak menutup kemungkinan penyidikannya akan dihentikan jika tidak ada kerugian negara.

Demikian disampaikan Jaksa Agung Basrief Arief, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (5/8). "Kalau ada yang tidak bisa kita buktikan, kenapa harus diteruskan?" ucap Basrief.

Ia pun membantah, macetnya proses penanganan bukan karena izin presiden belum turun, melainkan karena tim penyidik pada jaksa agung muda pidana khusus sedang melakukan pengkajian secara mendalam serta menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) mengenai apakah ada kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Yang dilaporkan sembilan kepala daerah itu yang masih perlu kajian di daerah ataupun disini, kalo itu masih dibutuhkan akan diajukan pada presiden untuk meminta persetujuan, jadi bukan izinnya belum turun," terangnya.

Menurut Basrief, jika alat bukti telah lengkap serta ada pernyataan kerugian negara dari BPKP, Kejagung akan meminta izin Presiden untuk memeriksa kepala daerah yang menjadi tersangka. Namun saat ini pihaknya masih menungu laporan BPKP dari daerah-daerah untuk kelengkapannya.

"Jadi ini kami mintakan dari daerah-daerah memang masih dibutuhkan atau tidak. Karena ada yang baru, yang lama masih ada yang dibutuhkan nggak kelengkapan itu. Kalau memang masih dibutuhkan diajukan ke kejagung akan kami sampaikan," terangnya.

Namun Basrief belum dapat mengungkapkan daerah mana saja yang belum memberikan laporan terhadap kasus tersebut. "ya nanti tunggulah laporannya (BPKP) dari masing-masing daerah," katanya.

Saat ini Kejaksaan tengah menangani kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah petinggi daerah. Yaitu, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin, Bupati Kolaka Buhari Matta; Bupati Ogan Komilir Ulu Muhtadin Serai; Bupati Batang Bambang Bintoro, Bupati Bulungan Budiman Arifin; Wakil Bupati Purwakarta Dudung Bachtiar Supardi; Wali Kota Medan Ruhudman Harahap; dan Bupati Kepulauan Mentawai Edison Saleleubaja. (YUS)