NUSA DUA - Konflik perbatasan di selatan Laut China yang melibatkan sejumlah negara ASEAN yang berlangsung hampir 10 tahun, diharapkan mampu diselesaikan secara baik lewat peran lembaga ASEAN.
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat berbicara di depan delegasi pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-44 (AMM) dan Forum Regional ASEAN (ARF) ke-18 di Bali, mengatakan ada beberapa kemajuan dicapai dalam pembahasan masalah laut China Selatan.
"Itu sebabnya, saya memiliki harapan tinggi bahwa rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN akan membuka jalan untuk peluncuran sebuah lembaga ASEAN untuk perdamaian dan rekonsiliasi," kata Presiden SBY di Bali International Convention Center (BICC), Hotel Westin Nusa Dua, Bali, Selasa (19/7/2011).
Bila menoleh ke belakang, sejak pertama deklarasi yang cetuskan terkait Laut China Selatan pada tahun 1992, butuh waktu cukup lama tahun bagi China dan ASEAN untuk menyetujui deklarasi etik tersebut.
Hanya saja harus diakui, meski telah menyepakati deklarasi etik itu, namun kurun selama sembilan tahun berikutnya kedua belah pihak belum bisa menyelesaikan kesepakatan bersama tentang petunjuk baku penanganan kawasan Laut China Selatan.
Presiden SBY mengingatkan, seharusnya masalah tersebut tidak berjalan lambat seperti sekarang sehingga dia berharap para Menteri Luar Negeri ASEAN bisa membantu untuk mempercepat upaya penyelesaian konflik perbatasan antara China, Vietnam , Brunei Darussalam, Filipina.
"Saya meminta para menteri luar negeri untuk meningkatkan upaya, untuk melengkapi tahapan terakhir dari dokumen ini," katanya menegaskan.
SBY meyakini dengan membangun kepercayaan diantara negara ASEAN dan China, maka konflik laut China Selatan yang memperebutkan Pulau Spratly dan Paracel itu, akan bisa mencapai kemajuan yang lebih baik lagi.
Masa depan Laut Cina Selatan, sambung SBY, akan mampu dikelola secara baik namun perlu waktu untuk bisa menyelesaikan dengan mengidentifikasi elemen-elemen dari pedoman etik tersebut.
"Semakin kita mampu melakukan hal ini, kita akan mampu untuk memulai diskusi tentang pedoman etik daerah di Selatan Luat China," imbuhnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa, juga mengharapkan pertemuan ke-44 para menteri luar negeri ASEAN dan pertemuan ke 18 Forum Regional ASEAN pada 16-23 Juli dapat memberi sumbangan positif terhadap penyelesaian konflik Laut China Selatan.
"Serangkaian pertemuan menteri ASEAN, kami pastikan akan bisa menyelesaikan semua masalah, sebagai tindak lanjut yang ada dari pertemuan ASEan summit KE 18," katanya.
(faj) 
