TEMPO Interaktif, Jakarta - Angelina Sondakh, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, menyatakan salah satu pertimbangan partainya memecat M. Nazaruddin dikarenakan mantan bendahara umum itu menebar tuduhan yang membuat reputasi partai berada di ujung tanduk. "Dia membuat riskan partai dengan komentarnya yang tidak bertanggung-jawab," ujar Angie usai rapat Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 18 Juli 2011.
M. Nazaruddin terancam dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat. Pemecatan akan dilakukan setelah tiga kali surat peringatan tak digubris. Surat peringatan itu berisi tentang perintah agar ia memenuhi panggilan KPK. Nasaruddin kabur ke Singapura sejak 23 Mei lalu.
Anggota Komisi VII DPR ini diduga terlibat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI, di Jakabaring, Palembang. Ia diduga menerima uang sebesar 13 persen dari nilai proyek Rp 191 miliar. Ia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Di Singapura, Nazaruddin melontarkan sejumlah tudingan kepada rekan-rekannya di Partai Demokrat. Ia menuding Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatur proyek ini. Keduanya dibantu Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrat Mirwan Amir dan Anggota Komisi X DPR, Angelina Sondakh.
Angie mengatakan, tudingan Nazaruddin ini membuat resah partainya. "Ketika Ketum melaporkan ke polisi, itu juga jadi pertimbangan," ujarnya. Angie juga mengatakan bahwa dalam pengadilan tipikor tudingan Nazaruddin tak terbukti. "Kan, dalam dakwaan jaksa juga dinyatakan bahwa yang paling banyak menerima adalah beliau," ujarnya.
Soal keputusan DPP yang terkesan lamban, Angie mengatakan bahwa pemecatan Nazaruddin harus sesuai dengan mekanisme yang ada dalam AD/ART partainya. "Kan, dalam AD/ART disebutkan bahwa kalau orang mau dipecat, ya, harus dipanggil tiga kali lebih dulu," jelasnya. "Kita tidak bisa mengabaikan AD/ART karena itu adalah pedoman kita. Karena itu masyarakat melihatnya kita lambat," lanjut mantan Putri Indonesia ini.
FEBRIYAN
