CIREMAITODAY.COM, KUNINGAN – Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Hingga November 2026, realisasi penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Barat baru mencapai 76 persen dari target yang ditetapkan.
Kondisi ini menjadi perhatian, sekaligus momentum untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi Pajak Daerah yang digelar Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, H Dudy Pamuji, bekerja sama dengan Bapenda Provinsi Jawa Barat di Aula SMKN 1 Kuningan, Senin (16/11). Kegiatan yang diikuti ratusan peserta itu menjadi bagian dari upaya mendorong kepatuhan wajib pajak, khususnya masyarakat Kabupaten Kuningan.
Dudy menegaskan, pajak bukan sekadar kewajiban administratif yang harus ditunaikan masyarakat. Lebih dari itu, pajak merupakan salah satu instrumen penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menopang pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, pajak daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah. Semakin besar penerimaan PAD, semakin luas pula ruang pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
“PAD ini yang menunjang APBD, yang segaris lurus dengan Upah Minimum Kabupaten. Jika PAD-nya tinggi, maka otomatis UMK-nya pun ikut terkatrol,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah jenis pajak yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, serta pajak alat berat.
Dudy menilai, pemahaman masyarakat mengenai alur dan manfaat pembayaran pajak perlu terus diperkuat. Sebab, kontribusi wajib pajak tidak berhenti sebagai penerimaan pemerintah, tetapi kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan.
Sementara itu, perwakilan Bapenda Provinsi Jawa Barat melalui unsur Samsat Kuningan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
Dijelaskan, sebagian penerimaan pajak dialokasikan untuk pemerintah provinsi, sementara sebagian lainnya menjadi bagian penerimaan pemerintah kabupaten melalui skema pembagian pendapatan, termasuk opsen pajak kendaraan bermotor.
Dengan demikian, kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan turut memberikan kontribusi langsung terhadap kapasitas keuangan daerah, termasuk Kabupaten Kuningan.
“Pajak dari masyarakat akan kembali kepada masyarakat melalui realisasi pembangunan. Ada bagian penerimaan yang langsung menjadi pendapatan Kuningan dan ada pula yang menjadi pendapatan provinsi. Karena itu, mari bersama-sama taat membayar pajak demi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Dudy juga mengingatkan bahwa manfaat pajak dapat dilihat dari berbagai sektor, mulai pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pembiayaan program-program publik lainnya.
Ia pun menggambarkan hubungan antara kepatuhan membayar pajak dan pembangunan melalui sebuah ungkapan sederhana.
“Pajak mengalir, jalan pun leucir,” katanya.
Di sisi lain, kemudahan pelayanan pembayaran pajak kini semakin terbuka. Masyarakat tidak lagi harus selalu datang dan mengantre di kantor pelayanan, karena berbagai kanal pembayaran pajak daerah telah tersedia secara daring dan dapat diakses selama 24 jam.
Kemudahan tersebut diharapkan mampu menghilangkan alasan teknis, yang selama ini menjadi kendala masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.(dri)
The post Opsen Pajak Kendaraan di Jabar Baru 76 Persen, Dudy Ajak Warga Taat Pajak appeared first on Ciremai Today.