KDM Upayakan Pulangkan Warga Cimahi yang Diduga Jadi Tentara Rusia, Soroti Imigrasi - juandry blog

Halaman ini telah diakses: Views
kumparan - #kumparanAdalahJawaban
 
KDM Upayakan Pulangkan Warga Cimahi yang Diduga Jadi Tentara Rusia, Soroti Imigrasi
Nov 21st 2026, 14:19 by kumparanNEWS

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) saat menghadiri pengiriman 2,4 juta keping genteng produksi sentra industri lokal Jatiwangi, Kabupaten Majalengka untuk program gentengisasi, Minggu (8/11/2026). Foto: Dok. kumparan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) saat menghadiri pengiriman 2,4 juta keping genteng produksi sentra industri lokal Jatiwangi, Kabupaten Majalengka untuk program gentengisasi, Minggu (8/11/2026). Foto: Dok. kumparan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengupayakan pemulangan warga asal Cimahi berinisial FS (29) yang diduga direkrut menjadi tentara Rusia. Pemprov Jabar bakal berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar untuk menelusuri keberadaan warga tersebut.

Dedi mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan keluarga warga tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kasus yang dialaminya.

“Nanti kita coba bertemu dengan keluarganya untuk berkoordinasi, nanti kita melalui Kemenlu dan Kedubes,” kata Dedi saat ditemui usai kunjungan ke Pabrik PT Kwanduk Worldwide di Jalan Raya Cipeundeuy, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11).

Menurut Dedi, kasus warga yang awalnya direkrut untuk bekerja di luar negeri tetapi kemudian mengalami perubahan pekerjaan bukan kali pertama terjadi.

Pemprov Jabar, kata dia, selama ini telah menangani sejumlah kasus serupa. Bahkan, pihaknya pernah membantu memulangkan puluhan warga Indonesia yang mengalami permasalahan saat berada di luar negeri.

“Selama ini kan kita banyak menangani yang tadinya mau bekerja apa, tiba-tiba di luar negerinya berubah, kemudian hilang kontak dan kita menelusuri,” ujarnya.

Dedi menyebut, sejumlah warga yang pernah dibantu pemulangannya berasal dari Libya dan Arab Saudi.

Barang bukti berupa pasport, KTP, dan berkas-berkas dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang diungkap Polda Jabar, Jumat (20/11/2026).  Foto: Abisatya/kumparan
Barang bukti berupa pasport, KTP, dan berkas-berkas dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang diungkap Polda Jabar, Jumat (20/11/2026). Foto: Abisatya/kumparan

Terkait warga Cimahi yang kini diduga menjadi tentara Rusia, Dedi menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena status kewarganegaraan yang bersangkutan masih sebagai warga negara Indonesia.

“Fenomena ini kan bukan hanya di Jabar ya, dan bukan hanya satu kasus, banyak kasus. Tinggal kan kembali kepada negara, kan itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menjadi tentara di negara lain,” tuturnya.

“Ketika menjadi warga negara tersebut, kan enggak ada problem. Tetapi ketika statusnya adalah warga negara Indonesia, menurut saya kan tidak boleh,” lanjut dia.

Dedi juga menyatakan Pemprov Jabar akan berupaya membantu pemulangan warga tersebut. Namun, menurutnya, upaya itu juga harus disertai keinginan dari yang bersangkutan untuk kembali ke Indonesia.

“Ya, mengembalikan karena pasti keluarganya kan memiliki kekhawatiran dan orang yang dikembalikannya harus mau untuk kembali,” katanya.

Penerbitan Paspor dan Visa Perlu Diperketat

Barang bukti berupa pasport, KTP, dan berkas-berkas dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang diungkap Polda Jabar, Jumat (20/11/2026).  Foto: Abisatya/kumparan
Barang bukti berupa pasport, KTP, dan berkas-berkas dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang diungkap Polda Jabar, Jumat (20/11/2026). Foto: Abisatya/kumparan

Selain mengupayakan pemulangan warga Cimahi tersebut, Dedi turut menyoroti pengawasan keimigrasian terhadap warga Indonesia yang hendak bekerja atau bepergian ke luar negeri.

Ia menilai, persyaratan penerbitan paspor dan visa perlu diperketat, terutama bagi warga yang tidak memiliki tujuan perjalanan yang jelas.

“Keimigrasian harus memberikan persyaratan yang ketat untuk tidak mengeluarkan paspor dan visa ketika orang bepergian ke luar negeri tanpa memiliki tujuan yang pasti,” kata Dedi.

Dedi mengaku selama ini kerap mengkritik pengawasan keimigrasian, termasuk ketika muncul kasus pengantin pesanan atau mail order bride di Sukabumi.

Ia mempertanyakan bagaimana warga bisa dengan mudah berangkat ke luar negeri dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan persoalan.

“Ini yang selalu berulang-ulang saya kritik. Misalnya orang, kasus misalnya kayak pengantin via post ya di Sukabumi kan. Itu yang kritik saya kok bisa lolos, kok bisa mudah lolos,” ujarnya.

Meski demikian, Dedi mengakui kewenangan pengetatan pengawasan keimigrasian berada di instansi keimigrasian, bukan pemerintah provinsi.

Di sisi lain, ia menyebut pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk membantu warga yang mengalami masalah di luar negeri, termasuk mereka yang berangkat secara ilegal.

“Yang menjadi tanggung jawab setiap personal ketika melaksanakan tindakan sesuai dengan tujuannya. Tetapi kan ketika menjadi masalah, yang TKI ilegal juga tetap aja kita harus balik dan membiayai,” ucapnya.

Dedi mengibaratkan upaya pemerintah membantu warga yang mengalami masalah di luar negeri seperti orang tua yang tetap membantu anaknya meskipun telah melakukan kesalahan.

“Ya sudah lah, namanya orang tua, anaknya berbuat salah walaupun dilarang enggak boleh, ketika bermasalah pasti dibantu,” pungkasnya.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url