CIREMAITODAY.COM, CIREBON – DPRD Kabupaten Cirebon bersama sejumlah pihak menyepakati penghentian sementara aktivitas pertambangan yang belum memenuhi ketentuan perizinan. Langkah tersebut dilakukan sambil menunggu proses legalitas dan kelengkapan dokumen dari masing-masing kegiatan tambang.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno, mengatakan kesepakatan itu bertujuan menertibkan aktivitas pertambangan sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Menurut Cakra, Kabupaten Cirebon memiliki potensi pertambangan yang cukup besar. Namun, potensi tersebut belum memberikan kontribusi pendapatan secara signifikan.
Ia menyoroti penerimaan pajak MBLB yang justru mengalami penurunan. Padahal, aktivitas pertambangan di lapangan masih berlangsung.
“Kami melihat potensi ada tetapi tidak masuk dalam pendapatan yang secara signifikan. Tetapi di lapangan, di lapangan itu banyak ee potensi itu hilang dalam arti sudah tergali,” ujarnya usai rapat kerja bersama pihak-pihak terkait di Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa (10/11/2026).
DPRD Minta Kepastian Hukum
Cakra menjelaskan, DPRD telah mengundang aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait untuk meminta pendapat hukum mengenai penarikan pajak MBLB dari aktivitas pertambangan.
Pembahasan tersebut diperlukan karena terdapat perbedaan pandangan mengenai kewajiban pajak bagi kegiatan pertambangan yang belum mengantongi izin.
Menurut Cakra, kewajiban pajak dan perizinan merupakan dua hal yang perlu mendapat kejelasan dalam pelaksanaannya.
Namun, ia juga mengakui aturan pertambangan belum memberikan penjelasan yang cukup mengenai penarikan pajak dari aktivitas yang belum memiliki izin.
“Tetapi di dalam undang-undang Minerba, tidak ada penjelasan untuk tidak berizin itu wajib ditarik. Makanya, kami semua pihak, kami undang untuk menyamakan persepsi, artinya satu visi, satu pemikiran,” tandasnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin menghambat investasi. Akan tetapi, seluruh aktivitas usaha harus tetap mengikuti ketentuan hukum.
“Cirebon itu membuka ruang investasi. Investasi butuh namanya ee pertambangan, tetapi juga kita juga tidak mau menabrak aturan,” ujarnya.
Aktivitas Tambang Diminta Berhenti Sementara
Dari hasil pembahasan bersama sejumlah pihak, termasuk aparat penegak hukum dan instansi terkait, muncul kesepakatan untuk menghentikan sementara kegiatan pertambangan yang belum memenuhi ketentuan perizinan.
Penghentian tersebut berlaku sambil menunggu proses perizinan dan pemenuhan dokumen sesuai aturan.
“Investasi butuh namanya pertambangan, tetapi juga kita juga tidak mau menabrak aturan. Tadi beberapa kesimpulan dari pihak kepolisian, dari pihak KDM, dari pihak lingkungan hidup, bahwasanya kita bersepakat untuk sementara kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.
“Pertambangan yang tidak berizin, itu untuk sementara dihentikan sambil menunggu proses ee berkelanjutan atau proses izin itu ditempuh secara legal supaya apa? Ada kontribusi daripada penerimaan pendapatan khususnya dari MBLB,” katanya lagi.
Meski demikian, Cakra meminta masyarakat tidak langsung menyamakan seluruh kegiatan yang belum mengantongi izin dengan pertambangan ilegal.
Ia menjelaskan, sebagian pelaku usaha sedang menempuh proses perizinan, termasuk mengurus perpanjangan izin. Proses tersebut membutuhkan waktu karena kewenangan perizinan berada di tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Nah, ini ada yang berproses sampai tadi keterangan dari ee apa dari pihak kepolisian, dari SDM, ada yang 2 tahun pun sampai belum keluar. Ada yang 3 tahun pun belum keluar proses izinnya. Karena izin itu bukan hanya di kita, tapi di provinsi,” katanya.
Cakra menyebut, berdasarkan keterangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan tersebut, baru dua kegiatan pertambangan yang dinyatakan dapat beroperasi.
“Kalau saya, kalau berapa titik yang beroperasi, saya ee detailnya saya tadi tidak disampaikan, ya, totalnya. Cuma yang berizin itu, menurut ee SDM Provinsi Jawa Barat itu, baru dua yang ee yang bisa beroperasi,” ucapnya.
Pajak MBLB dan Dampak Aktivitas Tambang Jadi Perhatian
Selain persoalan perizinan, DPRD juga menyoroti potensi pendapatan daerah yang hilang akibat aktivitas pertambangan yang belum memenuhi ketentuan.
Cakra mengatakan, pihaknya meminta agar potensi kerugian daerah dihitung. Perhitungan tersebut mencakup aktivitas pertambangan yang berlangsung selama proses perizinan belum selesai.
“Potensi yang kemarin hilang, kalau misalkan ada ee yang yang lagi proses pengajuan dan melakukan kegiatan pertambangan, maka itu menjadi potensi yang hilang dan itu harus dihitung ee yang dikenakan pajaknya berapa, nah seperti itu,” katanya.
DPRD juga mendorong pengaturan penggunaan armada angkutan tambang. Kendaraan pengangkut tidak boleh melebihi kapasitas atau membawa muatan berlebih.
Selain itu, penggunaan kendaraan lokal juga menjadi perhatian. Kebijakan tersebut diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar sekaligus mendukung pembagian pendapatan dari sektor pertambangan.
Cakra berharap penertiban perizinan, pengawasan aktivitas tambang, dan optimalisasi pajak MBLB dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, investasi tetap tumbuh tanpa mengabaikan aturan serta kepentingan daerah.
The post DPRD Kabupaten Cirebon Sepakati Penghentian Sementara Tambang yang Belum Penuhi Perizinan appeared first on Ciremai Today.
