CIREMAITODAY.COM, INDRAMAYU — Lambatnya proses pembebasan lahan proyek Underpass Jatibarang mendapat sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Indramayu. Melalui Fraksi Partai Golkar, pemerintah daerah didesak memberikan kepastian penganggaran dan kejelasan tahapan pelaksanaan dalam APBD Tahun Anggaran 2027. Desakan tersebut mengemuka karena perlintasan kereta api di wilayah Jatibarang kerap memicu kemacetan lalu lintas harian.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu, Romdoni. Ia membacakan Pandangan Umum Fraksi atas Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda APBD TA 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Indramayu pada Rabu (28/10/2026).
Romdoni menegaskan bahwa pembangunan terowongan jalan ini merupakan aspirasi mendesak dari warga lokal. Proyek vital ini bertujuan mengurai kemacetan serta meminimalisir risiko kecelakaan di perlintasan sebidang. Selain itu, sarana ini sangat penting untuk memperlancar arus perekonomian daerah. Namun, proyek tersebut terancam molor akibat kendala pembebasan lahan yang tak kunjung tuntas.
“Kami menyerap aspirasi masyarakat yang mengharapkan agar pembangunan underpass Jatibarang segera direalisasikan guna mengatasi hambatan lalu lintas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memperlancar mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Romdoni.
Ia menambahkan, persoalan lahan harus menjadi perhatian serius Pemkab Indramayu. Pemkab tidak boleh membiarkan kendala ini terus-menerus menjadi ganjalan utama pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan.
Guna menuntaskan kendala tersebut, Romdoni menyampaikan sejumlah poin desakan Fraksi Golkar kepada Pemkab Indramayu. Pertama, Pemkab harus segera melakukan pendataan dan inventarisasi ulang terhadap kebutuhan lahan proyek. Kedua, Pemkab wajib memastikan kejelasan status kepemilikan lahan serta menyusun perencanaan anggaran pembebasan lahan yang terukur dan sesuai ketentuan hukum. Ketiga, Pemkab perlu memperkuat sinergi secara terintegrasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Pemerintah Daerah perlu memberikan kepastian mengenai tahapan pelaksanaan, kebutuhan pembiayaan, serta target penyelesaian agar masyarakat tidak terus menunggu tanpa kejelasan,” tegas Romdoni.
Fraksi Golkar berharap Pemkab Indramayu tidak sekadar berhenti pada tataran perencanaan dan rapat koordinasi semata. Pemkab harus mengambil langkah konkret dalam APBD 2027 demi keselamatan dan kenyamanan mobilitas warga Indramayu.
The post Proyek Underpass Jatibarang Belum Ada Kejelasan, Fraksi Golkar DPRD Indramayu Minta Kepastian Penganggaran di APBD 2027 appeared first on Ciremai Today.
