CIREMAITODAY.COM, MAJALENGKA, – Pengembangan panas bumi di Gunung Ciremai kembali menjadi sorotan, terutama terkait potensi dampaknya terhadap kawasan konservasi dan kehidupan masyarakat khususnya wilayah ciayumajakuning.
Di Majalengka, Isu ini turut diperbincangkan sejumlah kelompok masyarakat dan organisasi lingkungan di Majalengka, serta mendapat perhatian dari tokoh politik nasional.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Dapil Sumedang Majalengka Subang (SMS), Ateng Sutisna, meminta pemerintah memastikan rencana pengembangan panas bumi tetap memperhatikan kelestarian Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) dan kepentingan masyarakat.
Menurut Ateng, potensi panas bumi tidak serta-merta membuat suatu kawasan layak dikembangkan. Gunung Ciremai merupakan kawasan konservasi yang berperan penting dalam menjaga sumber air, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat.
“Tentunya pemerintah perlu memastikan secara terbuka bahwa pengembangan ini tidak berdampak buruk terhadap sumber air, keanekaragaman hayati, maupun kehidupan masyarakat,” ujar Ateng saat diwawancarai, Senin (19/10/2026).
Rencana pengembangan panas bumi Ciremai bukan hal baru. Inisiasi penetapan wilayah kerja telah muncul sejak sekitar 2011 dan sebelumnya melibatkan Chevron Geothermal Indonesia. Namun, perusahaan tersebut mengundurkan diri pada Januari 2015 setelah menghadapi sejumlah persoalan, termasuk penolakan masyarakat dan evaluasi keekonomian.
Kini, Ciremai kembali masuk dalam daftar wilayah kerja panas bumi yang direncanakan untuk dilelang pada 2026. Ateng meminta pemerintah menjelaskan dasar keputusan tersebut, termasuk perkembangan kajian dan perubahan data yang digunakan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah perubahan estimasi cadangan panas bumi. Dokumen sebelumnya mencatat cadangan terduga sekitar 150 megawatt (MW) dengan target pembangkitan 110 MW. Sementara itu, dokumen terbaru disebut mencantumkan estimasi 40 MW dengan target operasi komersial 25 MW pada 2033.
“Perubahan angka cadangan dan target pembangkitan perlu dijelaskan, termasuk dasar metode dan data yang digunakan pemerintah,” katanya
Ateng juga meminta studi pendahuluan serta kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan dibuka kepada publik. Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan masyarakat, akademisi, dan organisasi lingkungan dalam konsultasi publik.
“Wilayah kerja panas bumi tidak otomatis berarti seluruh areanya layak dikembangkan. Dampaknya perlu dilihat secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia menegaskan belum dapat memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut selama kajian lingkungan belum transparan dan keberatan masyarakat belum dijawab secara memadai.
“Pengembangan energi terbarukan tetap harus berjalan bersama perlindungan taman nasional, ketahanan air, dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
The post Gunung Ciremai Masuk Rencana Lelang Panas Bumi di 2026 appeared first on Ciremai Today.
