CIREMAITODAY.COM, KUNINGAN – Wilayah pelosok perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah masih menyisakan sejumlah persoalan pembangunan. Mulai dari akses jalan dan jembatan, pengelolaan sampah, air bersih, pendidikan, rumah tidak layak huni hingga persoalan bantuan sosial.
Persoalan tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, H Dudy Pamuji mengunjungi warga Desa Mandapajaya, Kecamatan Cilebak, Kuningan, dalam agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Sabtu (3/10).
Desa Mandapajaya merupakan salah satu wilayah paling ujung Kuningan yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Di tengah keterbatasan akses dan kondisi geografis, warga berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada pusat-pusat perkotaan.
Kepala Desa Mandapajaya, Aspa Sudiana menyampaikan apresiasi atas kedatangan Dudy. Kehadiran wakil rakyat di wilayah perbatasan menjadi momentum bagi masyarakat, untuk menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan.
“Terima kasih atas kehadiran Pak Dewan Provinsi di desa paling ujung perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah hadir di tengah masyarakat untuk pengawasan penyelenggaraan pemerintahan,”ujar Aspa.
Ia menyebutkan, Desa Mandapajaya memiliki sekitar 1.500 penduduk dengan kurang lebih 1.200 warga yang memiliki hak pilih. Namun, besarnya jumlah penduduk tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan ketersediaan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Salah satu aspirasi utama warga adalah peningkatan akses jalan desa menuju pusat kecamatan. Warga juga meminta perhatian terhadap kondisi jembatan gantung yang menjadi akses menuju wilayah Ciamis.
Selain infrastruktur, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi keluhan. Keterbatasan sarana pengangkutan membuat pengelolaan sampah di desa tersebut belum berjalan optimal.
“Pengelolaan sampah di sini mengalami hambatan, khususnya pengangkutan. Kami berharap ada langkah, terutama bantuan kendaraan roda empat,”katanya.
Aspirasi lainnya menyangkut pembangunan masjid desa yang masih terkendala pembiayaan, kebutuhan dukungan pembangunan pesantren, pengembangan jalan usaha tani, sektor pendidikan, serta kebutuhan air bersih.
Untuk program Rutilahu, Desa Mandapajaya tahun ini mendapatkan alokasi bagi 10 rumah. Namun, pemerintah desa berharap jumlah tersebut dapat ditambah karena masih terdapat warga yang membutuhkan dukungan perbaikan tempat tinggal.
Di sektor ekonomi, warga juga berharap adanya program peternakan, khususnya bantuan pengembangan ternak sapi, sehingga dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat di wilayah perbatasan.
Persoalan lain yang cukup sensitif adalah penyaluran bansos berbasis desil. Warga mempertanyakan kondisi ketika masyarakat yang dinilai berada pada desil tertentu tidak memperoleh bantuan, sementara aparat desa justru menjadi pihak yang menerima keluhan langsung.
“Desil 1 sampai Desil 10, bansos hanya didapat desil 1 sampai 5. Kondisi ini membuat banyak aparat desa ditegur warga karena tidak mendapatkan bansos. Padahal yang melakukan sensus bukan aparat desa,”ungkap perwakilan warga.
Warga berharap persoalan tersebut dapat diperjuangkan melalui jalur kebijakan di tingkat provinsi, agar mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat desa.
Dalam kesempatan itu, warga juga berharap kunjungan wakil rakyat tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Mereka meminta komunikasi dan silaturahmi dapat terus berlanjut, sekaligus berharap aspirasi yang disampaikan benar-benar diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dudy Pamuji mengatakan kunjungannya merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat, untuk melihat langsung bagaimana program pemerintah berjalan di lapangan.
“Sebetulnya pengawasan ini sebatas melihat bagaimana program berjalan, apakah sudah cukup atau belum, pembangunan infrastrukturnya seperti apa dan kebutuhan apa saja yang belum,”kata Dudy.
Ia mengakui, kondisi anggaran desa saat ini menghadapi keterbatasan sehingga ruang pembangunan di tingkat desa tidak lagi seleluasa sebelumnya.
“Apalagi anggaran desa sekarang minim, terbatas karena dialihkan,”ujarnya.
Dudy menegaskan, berbagai aspirasi yang diterimanya akan dibawa ke pembahasan di DPRD Jawa Barat, baik melalui rapat fraksi, komisi maupun pembahasan di tingkat provinsi.
Sebagai anggota DPRD Jabar yang berasal dari daerah pemilihan Kuningan, Dudy menyebut dirinya memiliki tanggung jawab untuk mengawal kepentingan masyarakat di wilayah konstituennya.
Ia mengatakan, wilayah kerjanya mencakup empat kabupaten/kota. Khusus Kabupaten Kuningan, terdapat 376 desa/kelurahan yang membutuhkan perhatian pembangunan dengan kebutuhan yang berbeda-beda.
“Mohon maaf kalau tidak semua desa bisa merealisasikan bantuan program dari anggaran provinsi. Tapi saya tetap akan berjuang untuk warga,”katanya.
Dudy juga menekankan, pentingnya keterwakilan daerah dalam lembaga legislatif. Menurutnya, wakil rakyat yang memahami persoalan lokal memiliki peran dalam mengawal kebutuhan pembangunan daerah melalui kebijakan dan anggaran provinsi.
“Penting kita memilih calon asal Kuningan, sebab bisa mengawal untuk kebutuhan pembangunan warga desa,”ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Dudy di hadapan warga, yang sebelumnya mengaku berharap kunjungan wakil rakyat dapat terus berlanjut, tidak hanya ketika momentum politik berlangsung.(dri)
The post Dudy Serap Aspirasi Warga Perbatasan Jabar-Jateng, Infrastruktur hingga Bansos Disorot appeared first on Ciremai Today.
