Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran uang asing Dolarasia Money Changer Cibubur, di Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). Foto: ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan
Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp 18.000 per dolar AS dinilai bukan mencerminkan lemahnya fundamental ekonomi Indonesia.
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 18 poin atau 0,10 persen di level Rp 18.091 per dolar AS.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini sentimen pasar akan berangsur membaik setelah lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.
Purbaya menjelaskan, pelemahan rupiah sebelumnya dipicu kekhawatiran investor terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Namun, menurutnya, penilaian terbaru dari S&P menjadi sinyal positif yang menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat.
S&P Global Ratings kembali mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Keputusan tersebut menegaskan Indonesia masih berada dalam kategori layak investasi (investment grade) di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dengan adanya kepastian tersebut, Purbaya optimistis arus investasi asing akan kembali masuk ke Indonesia secara bertahap.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengikuti rapat kerja dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
“Saya belum ngomong kali bahwa ini berita yang bagus. Jadi begitu ini keluar, view-nya clear bahwa fondasi ekonomi kita bagus. Investor akan balik ke sini secara bertahap,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen RI, Selasa (14/7).
Ia bahkan menilai investor yang memahami kondisi ekonomi akan lebih cepat mengambil keputusan untuk kembali berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, penilaian S&P sekaligus membantah anggapan bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan kebijakan fiskal secara baik.
“Tapi kalau yang pintar sih akan masuk cepat. Ini menunjukkan bahwa tadi yang diragukan banyak orang bahwa kita tidak bisa mengimplementasikan kebijakan fiskal dengan baik. Itu salah,” ungkapnya.
Purbaya juga menepis anggapan bahwa pemerintah menjalankan kebijakan fiskal tanpa arah. Ia mengatakan, Kementerian Keuangan secara rutin membahas kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal bersama Presiden, bahkan dilakukan setiap satu hingga dua pekan sekali.
“Dengan Bapak Presiden juga mungkin seminggu dua minggu sekali diskusi ekonomi dan kebijakan fiskalnya. Jadi gak ada itu. Orang kan kesannya seolah-olah kebijakannya liar. Nggak ada itu,” katanya.
Menurut Purbaya, Presiden Prabowo terus meminta pembaruan mengenai kondisi fiskal dan ekonomi secara berkala dengan pembahasan yang mendalam.
“Kita diskusikan terus secara reguler. Bapak Presiden meminta terus kondisi fiskal dan ekonomi secara berkala dan cukup detail,” pungkasnya.
