Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pernyataan nasional pada High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss (23/2/2026). Foto: Kemlu RI
Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, menyoroti kemunduran perlucutan senjata global. Hal tersebut ia sampaikan pada High-Level Segment (HLS) Konferensi Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, Senin (23/2).
Sugiono menyebut, dalam situasi global saat ini, banyak negara beralih ke mode bertahan hidup. Sementara Hukum internasional berada di bawah tekanan yang semakin besar.
"Saat ini, situasinya bahkan lebih tidak pasti, lebih terpolarisasi, dan lebih berbahaya. Banyak negara beralih ke mode bertahan hidup. Hukum internasional berada di bawah tekanan yang semakin besar. Lembaga multilateral menghadapi tekanan yang semakin meningkat," kata Sugiono.
Di tengah kondisi yang semakin bergejolak ini, Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia tetap teguh berkomitmen pada perlucutan senjata multilateral sebagai pilar perdamaian dan keamanan internasional.
"Kami percaya komitmen ini bukanlah idealisme. Ini adalah suatu keharusan. Kita harus berbicara terus terang. Lanskap perlucutan senjata global tidak hanya stagnan. Ia mengalami kemunduran," jelasnya.
Sugiono juga menyinggung soal ada lebih dari 2.000 hulu ledak masih ada, program modernisasi semakin cepat, persenjataan sedang diperluas, dan retorika nuklir menjadi lebih sering dan lebih mengkhawatirkan.
"Logika yang salah bahwa pencegahan menjamin keamanan, pada kenyataannya, memperdalam ketidakamanan dan melanggengkan persepsi ancaman. Berakhirnya Perjanjian New START, batasan mengikat terakhir pada dua persenjataan nuklir terbesar, menandai momen yang mengkhawatirkan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak ada batasan yang disepakati mengenai kekuatan nuklir strategis mereka," ujarnya.
"Dan ini bukan masalah bilateral. Konsekuensinya bersifat global. Hal ini memengaruhi setiap negara, khususnya negara-negara yang telah memilih pengekangan nuklir. Hal ini mengurangi prediktabilitas, mengikis transparansi, dan meningkatkan risiko salah perhitungan dan perlombaan senjata yang diperbarui," sambungnya.
Selain itu, ia juga menyoroti teknologi baru seperti AI, kemampuan siber dan ruang angkasa menambah risiko lebih lanjut. "Tanpa pengaman yang jelas, teknologi ini memperkuat ketidakpastian dan meningkatkan risiko eskalasi yang tidak disengaja. Upaya perlucutan senjata multilateral harus sejalan dengan realitas ini," ucapnya.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pernyataan nasional pada High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss (23/2/2026). Foto: Kemlu RI
Ia mengatakan konferensi ini harus membantu mempertahankan norma dan komitmen yang telah ada. Tindakan yang melemahkan perlucutan senjata tidak boleh dinormalisasi. Kata dia, kewajiban harus ditegakkan dengan akuntabilitas dan tanpa pengecualian.
"Kita juga harus mengatasi ketidakseimbangan yang semakin meningkat dalam implementasi. Sebagian besar negara non-senjata nuklir terus memenuhi standar non-proliferasi dan pengamanan yang ketat. Namun, kemajuan perlucutan senjata tetap terbatas," tutur Sugiono.
Sekjen Partai Gerindra itu juga mendorong untuk menghidupkan kembali negosiasi tentang konvensi senjata nuklir yang komprehensif, tentang jaminan keamanan negatif yang mengikat secara hukum, tentang pencegahan perlombaan senjata di luar angkasa, dan tentang perjanjian bahan fisil yang memperkuat, bukan melemahkan, tujuan perlucutan senjata.
"Presiden Prabowo Subianto telah menekankan bahwa Indonesia harus membangun kekuatan di dalam negeri sambil berkontribusi pada perdamaian di luar negeri. Visi nasional kita jelas: kedaulatan, kemandirian, dan keterlibatan aktif dalam membentuk tatanan internasional yang stabil," kata dia.
"Bagi Indonesia, ketahanan nasional dan stabilitas global tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat mengejar pembangunan di dunia yang dibayangi oleh ancaman nuklir. Keamanan adalah fondasi kemakmuran," sambung Sugiono.
Lebih lanjut, Sugiono menekankan bahwa keamanan sejati tidak dapat dibangun hanya melalui pencegahan, tetapi melalui kepercayaan, pengendalian diri, dan dialog.
"Perlucutan senjata bukan hanya kewajiban hukum. Ini adalah keharusan moral dan strategis. Di dunia yang penuh ketidakpastian, penundaan membawa risiko yang semakin besar yang tidak mampu kita tanggung. Nasib masa depan kita bergantung pada pilihan yang kita buat hari ini," ujarnya.
"Indonesia siap bekerja sama dengan semua delegasi untuk memulihkan momentum, membangun kembali kepercayaan, dan memastikan bahwa Konferensi ini memenuhi mandatnya," tambah Sugiono.
