Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa usai Run for Good Journalism 2025 by Forum Pemred di Unika Atma Jaya, Jakarta Pusat pada Minggu (16/11/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 terkait mekanisme kredit untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan dipercepat. Ia menargetkan aturan tersebut selesai pekan depan.
Revisi PMK ini diperlukan untuk mempercepat pencairan pinjaman bagi PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai pelaksana pembangunan fasilitas Kopdes Merah Putih. Pinjaman tersebut disalurkan melalui bank-bank Himbara dan seluruhnya dijamin pemerintah.
"Harusnya sudah selesai dari kemarin. Saya nggak tahu kenapa belum rampung. Minggu depan harusnya selesai. Itu gampang, cuma coret satu dua baris. Kalau nggak bisa juga, saya coret saja PMK-nya," ujar Purbaya usai menghadiri Run for Good Journalism 2025 by Forum Pemred di Unika Atma Jaya, Jakarta, Minggu (16/11).
Purbaya meminta Himbara tidak ragu menyalurkan kredit untuk KDMP karena seluruh risiko telah ditanggung pemerintah.
"Kami sudah memberi jaminan ke Himbara bahwa utang itu akan diganti oleh pemerintah. Jadi mereka nggak perlu takut. Perbankan juga nggak akan terganggu karena risikonya tidak bertambah," kata Purbaya.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono mengatakan PT Agrinas Pangan Nusantara bersama unsur TNI membantu pembangunan Kopdes Merah Putih. Ia menyebut sudah ada lebih dari 11 ribu titik tanah yang terinventarisasi dan 7.923 titik di antaranya sedang dibangun.
Menurut Ferry, seluruh titik lahan tersebut sedang diverifikasi berdasarkan sejumlah kriteria termasuk kesesuaian lahan. Setelah verifikasi selesai, pembangunan gudang dan gerai langsung dimulai.
Setiap titik Kopdes Merah Putih ditargetkan memiliki tujuh gerai dengan lini usaha berbeda, mulai dari sembako, cold storage, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, logistik, hingga kantor koperasi.
Pada November ini, Ferry menargetkan 40 ribu titik lahan selesai diverifikasi sehingga pembangunan dapat dimulai untuk 20 ribu Kopdes Merah Putih. Pada Desember, ia menargetkan 50 ribu Kopdes mulai dibangun.
"Desember kita bangun 40 ribu sampai 50 ribu. Data tanah bisa mencapai 80 ribu titik yang terinventarisasi. Januari mulai dibangun semuanya. Insyaallah Maret, fisik gedung, gudang, gerai, dan sarana pendukung sudah selesai," ujarnya.
Ferry menegaskan pembangunan Kopdes menggunakan dana APBN yang ditempatkan di bank Himbara, kemudian disalurkan kepada PT Agrinas sebagai pembiayaan pembangunan fisik. Skema ini merupakan bagian dari program pendanaan koperasi dengan plafon hingga Rp 3 miliar per koperasi.
"Dananya dari APBN lewat Himbara ke PT Agrinas untuk pembangunan fisik. Jadi anggarannya dari negara, disalurkan melalui Himbara," jelas Ferry.
