Kolase foto Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Dok. Jamal Ramadhan dan Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi permintaan maaf yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dedi mengatakan, tidak perlu ada yang dimaafkan karena mengkritik pemerintah daerah bukan merupakan hal yang salah.
"Tidak perlu ada yang dimaafin, ya. Menurut saya itu tidak salah. Tidak salah mengkritik pemerintah daerah," kata Dedi, Rabu (6/11).
Dedi mengatakan, yang diinginkannya bukanlah permohonan maaf, melainkan dana transfer daerah bagi hasil.
"Bukan permohonan maaf. Yang kita inginkan, satu, dana transfer daerah bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang Rp 190 miliar lebih yang belum dibayarkan," ujar Dedi.
Dedi menuturkan, dana tersebut diperlukan untuk menangani bencana. Dedi menyebut, dana itu merupakan dana bagi hasil pajak 2024.
"Pusat belum membayarkan dana bagi hasil pajak yang tahun 2024. Saya minta dibayarkan karena itu hak kami," tutur Dedi.
Ia mengatakan, dana tersebut juga diperlukan untuk kepentingan publik. Ia menargetkan kapasitas kemampuan antara pengeluaran dan pendapatan berada di atas nilai 60.
"Kalau sudah baik outcome benefit-nya untuk kepentingan publik, penanganan bencananya baik, kerja sama dengan Forkopimdanya baik. Jawa Barat kemudian nanti dari sisi kapasitas kemampuan antara pendapatan dan pengeluarannya, nilainya di atas 60," ujar Dedi.
"Saya mohon agar dana transfer daerahnya dikembalikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Purbaya meminta maaf kepada pemerintah daerah yang sempat tersinggung atas kritiknya terkait lambatnya realisasi belanja daerah. Ia menegaskan dorongan tersebut semata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar sinkron dengan kebijakan pusat.
"Saya bukannya sentimen sama daerah. Saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi pusat. Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi ya kerja yang benar lah, habisin tuh duit," katanya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD, Senin (3/11).
Menurutnya, masih banyak dana pemerintah yang menganggur di kas daerah dan kementerian, sehingga tidak memberi dorongan optimal bagi perekonomian nasional. Purbaya menegaskan, percepatan belanja daerah menjadi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan yang ditargetkan mencapai 6 persen pada 2026.
"Kalau uangnya nganggur, ekonomi nggak jalan. Ekonomi lagi susah, nggak kedorong. Jadi saya minta semuanya habisin uangnya dengan benar," ujarnya
