Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) dan Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Kabar mengenai harga pertalite hingga LPG 3 kilogram (kg) yang seharusnya dibayarkan oleh masyarakat menjadi berita populer kumparanBisnis, Selasa (30/9).
Selain itu, berita mengenai Freeport McMoRan (FCX) melepas 12 persen saham kepada pemerintah Indonesia turut menjadi berita yang paling banyak dibaca. Berikut ringkasannya:
Purbaya Ungkap Harga Pertalite Seharusnya Rp 11.700/L dan LPG 3 Kg Rp 42.750
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan perbedaan harga barang-barang subsidi yang selisihnya selama ini ditanggung pemerintah, mulai dari Pertalite hingga LPG 3 kg untuk realisasi tahun anggaran 2024. Pemberian subsidi ini merupakan bentuk keberpihakan fiskal agar masyarakat bisa menikmati harga energi lebih murah.
Untuk Pertalite, harga keekonomian seharusnya Rp 11.700 per liter. Namun, masyarakat hanya membayar Rp 10.000 per liter.
"Sehingga APBN harus menanggung Rp 1.700 atau 15 persen melalui kompensasi," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9).
Pada 2024, realisasi subsidi Pertalite tercatat Rp 56,1 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 157,4 juta kendaraan.
Subsidi lebih besar terlihat pada Solar. Dari harga keekonomian Rp 11.950 per liter, masyarakat hanya membayar Rp 6.800 per liter. Selisih Rp 5.150 atau 43 persen ditanggung APBN. Realisasi 2024 mencapai Rp 89,7 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4 juta kendaraan.
Untuk minyak tanah, harga keekonomian mencapai Rp 11.150 per liter, sedangkan masyarakat cukup membayar Rp 2.500 per liter. Subsidi yang ditanggung APBN mencapai Rp 8.650 atau 78 persen. Total realisasi 2024 sebesar Rp 4,5 triliun dengan penerima manfaat 1,8 juta rumah tangga.
Pemerintah Tanggung 70 Persen Harga LPG dan Listrik Subsidi
Sejumlah warga antre membeli gas LPG 3 kilogram saat berlangsung operasi pasar murah di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (15/6/2025). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
Pada LPG 3 kilogram, subsidi bahkan lebih tinggi, yakni 70 persen. Harga keekonomian Rp 42.750 per tabung, namun masyarakat hanya membayar Rp 12.750. Dengan demikian, APBN menanggung Rp 30.000 per tabung. Realisasi subsidi pada 2024 mencapai Rp 80,2 triliun dengan 41,5 juta pelanggan penerima manfaat.
"Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70 persen dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah," jelasnya.
Di sektor kelistrikan, untuk rumah tangga 900 VA bersubsidi, masyarakat hanya membayar Rp600/kWh dari harga keekonomian Rp 1.800/kWh. Selisih Rp 1.200 atau 67 persen ditanggung melalui subsidi dengan realisasi Rp 156,4 triliun pada 2024 dan penerima manfaat 40,3 juta pelanggan.
Adapun untuk listrik rumah tangga 900 VA non-subsidi, masyarakat membayar Rp 1.400/kWh dari harga keekonomian Rp 1.800/kWh. Selisih Rp 400 atau 22 persen ditanggung melalui kompensasi, dengan realisasi Rp 47,4 triliun pada 2024 dan penerima manfaat 50,6 juta pelanggan.
Rosan Sebut Induk Freeport di AS Sepakat Lepas 12 Persen Saham ke RI
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani di Kantor BKPM, Selasa (30/9/2025). Foto: Widya Islamiati/kumparan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengumumkan bahwa Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc akan melepas saham sebesar 12 persen untuk Indonesia.
Rosan mengatakan hal ini disepakati usai dirinya bertemu dengan CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson dan pemilik perusahaan Kathleen L. Quirk dalam kunjungan ke Amerika Serikat.
"Mereka sudah menyetujui untuk 12 persen. Kemarin saya juga di Amerika Serikat bertemu langsung dengan CEO dan pemiliknya, dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan saham 12 persen secara free of charge," ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (30/9).
Rosan menjelaskan, awalnya Indonesia menargetkan Freeport melepas 10 persen saham. Namun setelah proses negosiasi, Indonesia justru mendapatkan 12 persen.
"Awalnya 10 persen, tapi Alhamdulillah kini jadi 12 persen," jelasnya.
Selain itu, Freeport-McMoRan juga berkomitmen membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan di Papua, berupa dua universitas dan dua rumah sakit.
"Tujuannya untuk meningkatkan layanan tenaga medis dan pendidikan di Papua," kata Rosan.
Divestasi ini merupakan salah satu syarat bagi Freeport untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi hingga 2041.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, hasil divestasi akan dialokasikan sebagian kepada BUMD Papua. Dengan langkah ini, kepemilikan pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen pada 2041.
