Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, saat ditemui usai acara DGVeRS 2025, Sabtu (20/9/2025). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, mendukung kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menarik anggaran kementerian/lembaga (K/L) dengan serapan rendah, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN).
Saat ini, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru tersalurkan Rp 10,3 triliun atau 14,5 persen dari total anggaran Rp 71 triliun. MBG baru menyasar 20,5 juta penerima manfaat oleh 5.905 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Menurut Qodari, prinsip Presiden Prabowo Subianto adalah efisiensi dan realokasi anggaran, sehingga bagi K/L yang realisasi anggarannya rendah, sudah seharusnya disalurkan kepada program prioritas lainnya.
"Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain. Agar apa? Agar ekonomi bergerak, kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi," katanya saat ditemui usai acara DGVeRS 2025, Sabtu (20/9).
Dengan demikian, dia menilai kebijakan Purbaya sudah tepat meskipun perlu aturan teknis lebih lanjut agar penyerapan anggaran yang sudah direalokasi tersebut juga bisa maksimal.
"Jadi saya kira itu secara logika sudah sangat-sangat tepat, tinggal nanti teknis bagaimana pelaksanaannya supaya administrasinya berjalan dengan baik dan mengkoordinasikan agar jangan sampai nanti di tempat yang baru juga enggak ngucur lagi," jelas Qodari.
Di sisi lain, Qodari memastikan realokasi anggaran dormant atau nganggur tersebut digunakan untuk program-program yang langsung berdampak kepada masyarakat agar menggerakkan ekonomi.
"Ingat Pak Purbaya ini kan, konsep beliau ini nginjek gas ya, pertumbuhan. Sehingga dana-dana yang tadinya istilahnya dorman atau diam itu harus turun ke masyarakat," tandas Qodari.
Sebelumnya, Purbaya memang akan mempercepat belanja pemerintah yang masih lambat, terutama untuk program MBG yang dikeluhkan banyak pihak.
Purbaya juga menuturkan langkah tersebut sudah mendapat persetujuan dari Prabowo.
"Dia (Prabowo) (enggak) setuju juga tidak bisa diserap, tidak mengubah apa-apa kan. Dia bilang (ke) saya ok, boleh dia, bagus. Justru kita mau membantu MBG biar diserap lebih cepat Tapi kalau saya tidak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja lah," ujarnya.
