Arogansi yang Memantik Perlawanan Rakyat Pati - juandry blog

Aug 26th 2025, 09:51 by kumparanNEWS

Teriak matahari pantura yang membakar kulit tak mengurungkan semangat ratusan warga Pati untuk berkumpul di alun-alun. Mereka datang dengan satu tujuan: menyuarakan penggulingan Bupati Pati, Sudewo.

Dari alun-alun, mereka long march sepanjang 500 meter lebih menuju Kantor Pos. Tujuannya sama: mengirim surat aduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi berisi desakan untuk segera menjadikan Sudewo tersangka.

"Kami tidak mau dipimpin koruptor," teriak pemandu aksi yang berdiri di atas truk derek. Seruan penolakan membahana sepanjang jalan.

Di Kantor Pos Pati, masing-masing warga memegang amplop putih berisi surat. Mereka mengirimkan surat aduan tersebut ke KPK menggunakan uang pribadi. Sekitar Rp 14.000 per surat.

"Enggak masalah bayar sendiri, yang penting suratnya sampai ke KPK. Ini surat untuk melengserkan Sudewo karena dia korupsi," kata Wahyuni, seorang warga yang turut mengirimkan surat aduan, Senin (25/8).

Siang itu, Kantor Pos Pati yang biasanya hanya melayani sedikit pelanggan, seketika riuh menerima ratusan pelanggan sekaligus. Alhasil, para pengirim surat yang membeludak pun harus antre.

Kantor Pos sampai membuka 9 loket pelayanan untuk meminimalisir antrean dan mengantisipasi chaos. Malamnya, ribuan surat telah dikirim warga Pati ke KPK. Isinya seragam: tangkap Sudewo dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api Kementerian Perhubungan.

Sebelum hari aksi kirim surat, protes menuntut pencopotan Sudewo sudah bergaung setiap malam di Alun-Alun Pati, tepat di depan Kantor Bupati.

Masyarakat berkumpul di posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Posko itu dibangun sederhana ala tenda—beratap terpal dan bertiang besi, dengan sedikit hiasan. Di dalamnya terdapat belasan kursi plastik. Di luarnya ada ambulans terparkir untuk berjaga-jaga bila muncul situasi darurat.

Di depan posko diletakkan kotak kaca berisi tumpukan uang Rp 50 ribuan hingga Rp 100 ribuan. Sejak 18 Agustus, kotak itu menerima donasi dari berbagai elemen masyarakat Pati yang menyisihkan isi dompet untuk mendukung gerakan penggulingan Sudewo.

Posko donasi itu lebih ramai pada malam hari. Masyarakat datang bukan hanya untuk berdonasi, tapi juga mencari alternatif hiburan, baik sekadar ngonten atau bermusik dan mendengar musik.

Warga terlihat guyub lan rukun. Diikat rasa kecewa yang sama, mereka menyanyikan lagu-lagu bernada perjuangan seperti Darah Juang dan Bento milik Iwan Fals—dengan lirik 'Bento' diganti 'Dewo', merujuk pada nama Sudewi sang Bupati Pati.

"Namaku Dewo, rumah real estate. Mobilku banyak, harta berlimpah … Dewo, Dewo, asyik," mereka bernyanyi bersama Teguh Suyanto, Koordinator Lapangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Sabtu malam (23/8).

Posko donasi menjadi pusat gerakan Masyarakat Pati Bersatu; tempat mereka merawat perjuangan yang telah dimulai melalui demonstrasi besar pada 13 Agustus—aksi yang mendorong terbentuknya Pansus Hak Angket DPRD Pati untuk pemakzulan Sudewo.

"Masyarakat di semua wilayah Pati satu tujuan: menolak Sudewo menjadi Bupati Pati dan pengin Pak Sudewo lengser dari jabatannya," kata Teguh, Rabu (20/8).

Pada malam lain, di posko itu, warga menggelar pertunjukan teatrikal dadakan dengan menginjak-injak baju bergambar Ahmad Husein—"Injak dulu, baru donasi," demikian tulisan yang tertera di depan kotak donasi.

Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap Ahmad Husein yang mulanya muncul sebagai pentolan dadakan dalam gerakan Masyarakat Pati Bersatu, tapi akhirnya dianggap membelot karena berdamai dengan Sudewo.

Pembelotan Husein tak berdampak apa-apa ke gerakan masyarakat Pati. Donasi terus berdatangan dari berbagai penjuru. Energi warga berlipat ganda.

Per 23 Agustus saja, donasi yang terkumpul mencapai Rp 84 juta. Itu kurang dari seminggu pengumpulan donasi. Bahkan, dukungan tak datang hanya dalam bentuk uang, melainkan juga angkutan truk, bus, dan kendaraan lain.

Hasil donasi tersebut akan digunakan untuk melakukan aksi lanjutan ke Jakarta pada awal September. Warga Pati ingin menyampaikan aspirasi secara langsung di depan KPK: meminta agar Sudewo segera diproses.

Mereka menyebut Sudewo diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek jalur kereta api serta beberapa proyek pembangunan di Pati.

Sebelum Rakyat Pati Bergerak Melawan

Gerakan perlawanan warga Pati tak muncul begitu saja. Menurut Husaini, Direktur Institut Hukum dan Kebijakan Publik (InHK), salah satu lembaga yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu, aksi 13 Agustus adalah puncak kekecewaan rakyat Pati terhadap Bupati Sudewo yang baru menjabat beberapa bulan namun sudah mengeluarkan ragam kebijakan kontroversial.

Sebagai pemantau kebijakan Pemkab Pati, Husaini melihat bibit-bibit keresahan masyarakat terhadap kepemimpinan Sudewo muncul sejak Juni 2025. Mulai dari dugaan kriminalisasi pengkritik bupati, mutasi ASN, pengubahan enam hari waktu sekolah, hingga puncaknya menaikkan Pajak Bumi dan Bangun (PBB) sampai 250%.

Gerakan masyarakat Pati sesungguhnya sudah dimulai sejak dua bulan sebelum meletus pada 13 Agustus. Salah satunya melalui aksi menolak kenaikan PBB oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pati di depan Kantor Bupati pada 3 Juni.

Protes masyarakat terus berlanjut hingga tercetus diskusi publik untuk mengevaluasi kinerja Sudewo di Kedai Perko pada Sabtu, 19 Juli. Pesertanya berbagai elemen masyarakat dan aktivis Pati, termasuk yang mempunyai pengaruh besar di media sosial seperti Husein dan Yaya Gundul—tokoh yang belakangan berpaling dari gerakan perlawanan Pati.

Pertemuan di Perko merupakan cikal bakal munculnya rencana aksi 13 Agustus—meski menurut Husaini, diskusi tersebut awalnya tak ditujukan untuk membicarakan aksi unjuk rasa.

Dari pertemuan itu, berbagai elemen masyarakat dan kelompok bergabung untuk mematangkan rencana protes. Salah satu yang mereka bicarakan adalah pembukaan posko donasi di depan Kantor Bupati untuk keperluan demonstrasi.

Pada 1 Agustus, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai membuka posko donasi. Namun, lima hari kemudian posko tersebut hendak dibubarkan oleh Plt. Sekda Pati, Riyoso. Ia memerintahkan Plt. Satpol PP untuk menyita ratusan dus air mineral hasil donasi.

Tindakan Riyoso dilawan keras oleh salah satu pentolan Aliansi Masyarakat Pati, Supriyono. Keduanya bersitegang hingga menjadi viral di media sosial.

Tak dinyana, tindakan Plt. Sekda itu semakin mengundang donasi dan perhatian publik. Alun-Alun Pati dipenuhi gunungan dus air mineral dan berbagai sumbangan lainnya. Dukungan demo 13 Agustus pun semakin meluas.

Keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam aksi turut membesar. Husaini bahkan tak menduga antusiasme bakal setinggi itu. Masyarakat dari desa di bagian utara hingga selatan Pati sampai rela datang berbondong-bondong menumpang truk untuk turut menyampaikan protes.

"Aktivis yang di kota itu enggak lebih dari 30–40% [dari total massa aksi]. Jadi yang datang itu benar-benar masyarakat desa yang merasa terusik dengan apa yang diomongin pemimpinnya," ujar Husaini.

Emosi warga makin menyala kala Sudewo mengeluarkan ucapan menantang: "Jangankan 5.000, 50.000 [orang pun] tak akan mencabut kebijakan PBB [naik] 250%."

Demo besar 13 Agustus tak terelakkan. Massa aksi memenuhi pusat kota Pati.

"Jadi ini sebenarnya akumulasi dari perjalanan kepemimpinan Pak Sudewo meskipun baru beberapa bulan, terutama terkait karakter kepemimpinannya [yang arogan] yang dirasakan oleh masyarakat," kata Husaini.

Ia menyimpulkan, gerakan rakyat Pati muncul natural. Murni karena keresahan masyarakat. Donasi untuk aksi pun sepenuhnya uluran tangan bersama.

"Ini gerakan yang tidak berpikir soal tunggang-menunggang. Saya ngomong ke kawan-kawan: terserah kalian dari mana asalnya, berafiliasi dengan siapa, yang jelas kami tidak mungkin ongkosin kalian [untuk datang demo]."

Sudewo di Ujung Tanduk

Pada 13 Agustus itu, rakyat Pati berhasil menduduki kantor DPRD Pati dan merangsek masuk ke ruang rapat paripurna untuk mendesak DPRD membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan Bupati Sudewo.

Warga Pati berharap, Pansus Hak Angket akan menurunkan Sudewo dari jabatannya. Mereka memantau proses rapat di Pansus yang digelar perdata tepat sehari setelah aksi 13 Agustus.

Yang kemudian terungkap, DPRD Pati ternyata juga resah dan mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil Sudewo sejak awal pemerintahannya, terutama saat ditimpa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBD. Lewat instruksi tersebut, bupati bisa mengubah Perda APBD dengan Peraturan Kepala Daerah tanpa pembahasan bersama DPRD.

"Ini memunculkan perubahan kebijakan anggaran yang signifikan di Kabupaten Pati," kata Sekretaris Pansus Hak Angket, Muntamah, kepada kumparan, Kamis (21/8).

Muntamah merasa, Bupati Sudewo mengambil keputusan dengan Inpres tersebut dengan tanpa melibatkan DPRD. Bahkan, kata dia, keputusan Sudewo menaikan PBB dilakukan dengan hanya mengundang Ketua DPRD ke Kantor Bupati.

"Keresahan di Dewan itu karena fungsi [Dewan jadi] sangat lemah," imbuhnya.

Keresahan masyarakat dan elite politik Pati klop dan secara tidak langsung membuat Sudewo di ujung tanduk. Ia kehilangan kepercayaan masyarakat, juga tak dapat menahan proses yang bergulir di paripurna DPRD.

Semua fraksi setuju menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Sudewo, termasuk Gerindra yang notabene kendaraan politik Sudewo.

Muntamah bahkan tak mengira seluruh anggota DPRD langsung menyepakati hak angket alih-alih hak interpelasi. Ia menjelaskan, "Sebetulnya, tahapannya itu kan hak interpelasi, baru angket, lalu pernyataan pendapat. Tetapi kemarin semua sepakat untuk menggulirkan hak angket (melompati hak interpelasi), termasuk Gerindra."

Posisi suara di DPRD Pati menggambarkan kekuatan politik Sudewo—yang artinya: ia tak lagi kuat. Padahal Sudewo maju pilkada dengan usungan partai besar, antara lain Gerindra, NasDem, PKB.

Dari sisi pegangan pusat, dalam hal ini DPP Gerindra, Sudewo juga disebut lemah. Ia bahkan, berdasarkan sumber kumparan, sempat ditegur langsung oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Teguran itu yang kemudian membuat Sudewo menyatakan permintaan maaf secara terbuka dan membatalkan kenaikan pajak.

Sekjen Gerindra Sugiono juga turun langsung dan menegur Bupati Pati, Sudewo. Ia meminta Sudewo berhati-hati mengambil kebijakan, memperhitungkan dampak yang akan dirasakan masyarakat.

"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat," ujar Sugiono dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

Saat ini Pansus Angket DPRD masih berjalan dan telah meminta keterangan berbagai pihak. Diantaranya camat dan kepala desa yang disebut terlibat dalam pengambilan kebijakan kenaikan pajak. Sudewo sebelumnya menyampaikan bahwa kenaikan pajak PBB berdasarkan usulan desa, tapi ternyata Pansus menemukan hal berbeda.

"Kami kroscek lagi, sebenarnya usulnya siapa. Kata Pak Bupati, yang disampaikan oleh teman-teman aliansi, itu kan dari Kepala Desa dan Camat. Ternyata kan kepala desa dan camat tidak mengakui bahwa yang mengusulkan Kepala Desa dan Camat," ujar Muntamah.

Pansus masih bekerja. Rapat secara maraton. Mereka akan menyelidiki total 12 poin dari 27 tuntutan yang disampaikan aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dari pajak PBB 250 persen; rotasi kepegawaian; pengadaan barang dan jasa; hingga proyek infrastruktur.

Di tengah gejolak tuntutan mundur, Sudewo masih teguh di kursi bupati. Ia mengatakan dirinya dipilih secara konstitusional dan penurunannya pun harus sesuai mekanisme.

"Saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu [demo Masyarakat Pati Bersatu - red]," ujar Sudewo kepada wartawan di kantornya, Rabu (13/8).

Ini pernyataan terakhir Sudewo sebelum menghilang pasca didemo. Ia baru muncul lagi saat menghadiri Pelepasan Peserta Raimuna Daerah XIII Kwarda Jawa Tengah tahun 2025 di Kantor Kwartir Cabang Pati, Jumat (22/8).

Sudewo mengungkapkan, meski tak muncul di publik, selama seminggu lebih pasca 13 Agustus, ia tetap bekerja normal di kantornya. "Tanda tangan, tanda tangan, koordinasi-koordinasi," kata dia singkat.

Kemunculan kembali Sudewo diikuti dengan aliansi tandingan, kelompok yang meminta dirinya tetap menjadi Bupati Pati. Seperti deklarasi yang mengatasnamakan masyarakat Kecamatan Sukolilo pada Minggu (24/8), yang menuntut agar Sudewo tetap menjabat kursi nomor satu Pati.

Namun, kelompok pendukung Sudewo tak menggetarkan tuntunan aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka tetap solid dan kuat meskipun beberapa pentolannya diduga masuk angin, salah satunya Husein.

"Kita enggak bisa memaksa orang untuk tetap bersatu. Tapi kita cuma mengimbau, 'Ayo Pati ini kita benahi bersama-sama. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?'" kata Teguh.

Tradisi Perlawanan Pati

"Pati ra sepele," kata Slamet Riyanto, warga Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, menggambarkan keteguhan masyarakat Pati memperjuangkan haknya.

Slamet salah satu masyarakat yang ikut menyuarakan protesnya pada 13 Agustus. Ia menempuh perjalanan sekitar satu jam ke pusat kota Pati hanya untuk menuangkan kekecewaannya terhadap kebijakan Sudewo.

Ia datang ke alun-alun tanpa digerakkan siapa pun. Slamet jalan dengan ongkos dan kendaraan sendiri. Ia konvoi bersama ratusan masyarakat Sukolilo lainnya dengan truk dan kendaraan pribadi ke depan Kantor Bupati Pati.

Tak hanya materi, Slamet rela menyumbangkan tenaga dan waktunya bergabung dalam gerakan Masyarakat Pati Bersatu. Ia sebenarnya termasuk tim pemenangan Sudewo saat pencalonan, tapi dirinya prihatin dengan cara kepemimpinan jagoannya tersebut.

"Menyesallah, walaupun itu bupati kami, pilihan kami sendiri," ujar Slamet.

Selain karena dicekik pajak, yang awalnya membayar Rp 18 ribuan naik menjadi Rp 60 ribuan lebih, Slamet juga merasa bertanggung jawab mengingatkan Sudewo atas arogansi kepemimpinan.

"Harapan warga, supaya bupatinya sendiri itu paham apa yang dia tanam, dialah yang akan menuai," kata dia.

Slamet dkk berangkat dari Sukolilo sekitar lima truk terbuka. Ada perempuan hingga anak-anak.

Kegigihan juga tergambar pada wajah Sunarto dan Warsono, dua pria paruh baya yang rela datang dan menyumbangkan uang setengah juta rupiah untuk mendukung gerakan masyarakat.

Warsono tergerak untuk membantu gerakan masyarakat Pati. Ia salut atas perjuangan dan upaya masyarakat untuk melengserkan Sudewo. Baginya, Sudewo sudah tidak layak memimpin Pati.

"Kita memang mendukung kegiatan relawan ini. Kegiatan relawan untuk melengserkan Bupati Sudewo," katanya seusai memberikan donasi, Rabu (20/8).

Sari, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar alun-alun Pati juga tak tinggal diam. Ia menyisihkan uang belanja bulanannya untuk didonasikan.

"Bentuk peduli dan apresiasi buat masyarakat Pati yang sedang berjuang untuk menyampaikan aspirasi mereka ke KPK," tambahnya.

Slamet hingga Sari menjadi salah satu potret kuatnya solidaritas perlawanan di Pati. Mereka akan memberikan apa yang mereka miliki untuk perlawanan bersama, dari fisik hingga bantuan berupa truk flatbed.

Masyarakat Pati memang dikenal kukuh dalam perlawanan sejak masa kolonial. Mereka tidak mudah tunduk.

Dewi Candraningrum, pengajar kajian gender dan pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengatakan bahwa arsip-arsip Belanda abad ke-19 mengkategorikan Pati sebagai daerah dengan keresahan petani yang tinggi.

Pajak tanah (landrent) dan kerja paksa (rodi) yang diberlakukan kolonial kerap memicu pemberontakan kecil maupun besar. Pati menjadi bagian dari lingkar keresahan agraria di pesisir utara Jawa, bersama Kudus, Rembang, dan Jepara.

Pati juga punya kedekatan geografis dan kultural dengan Lasem, sebuah kota di Rembang yang pada 1740-an menjadi pusat perlawanan Tionghoa–Jawa terhadap VOC. "Tradisi perlawanan yang meletup dari Lasem ini kemudian merembes ke wilayah-wilayah tetangganya, termasuk Pati," kata Dewi.

Memasuki abad ke-20, ketika pergerakan nasional menggeliat, rakyat Pati ikut dalam pusaran organisasi pergerakan. Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, hingga organisasi tani di masa kemerdekaan, pernah punya basis di sana. Lalu era Orde Baru, Pati kembali mencatatkan diri sebagai daerah yang sulit 'jinak'. Persoalan tanah, pabrik gula, dan industri semen menjadi pemicu perlawanan.

Sejarah panjang perlawanan tersebut tertanam dalam imajinasi masyarakat sosial Pati, bahwa melawan penguasa sewenang-wenang bukanlah aib, melainkan kehormatan.

"Singkatnya, Pati selalu punya alasan untuk bersuara lantang," ungkap Dewi.

Selain pembacaan sejarah kolonial, akar perlawanan masyarakat Pati juga dipengaruhi identitas budaya pesisir. Budayawan Clifford Geertz, jelas Dewi, menyebut masyarakat pesisir berbeda dengan masyarakat pedalaman Jawa yang punya budaya feodal lebih kuat: rakyat cenderung manut, segan pada hierarki, dan terbiasa menyalurkan ketidakpuasan melalui jalur halus.

Sebaliknya, masyarakat pesisir bersifat egaliter, keras, terbuka, dan langsung. Tradisi perdagangan, percampuran etnis, dan keterbukaan pada laut membentuk karakter masyarakat pesisiran: berani bicara, berani melawan, dan cepat mengorganisir diri. Sebagai kabupaten pesisir utara Jawa, Pati disebut mewarisi karakter tersebut.

Masyarakat pesisir memiliki solidaritas sosial tinggi. "Jika ada ketidakadilan, rakyat tidak menunggu arahan elite politik untuk bergerak; mereka bisa spontan berkumpul, saling menguatkan, lalu menyalurkan suara kolektifnya ke jalanan," terang Dewi.

Organisasi kerakyatan juga tumbuh subur di Pati. Mereka aktif melakukan advokasi isu lingkungan dan agraria. Salah satunya adalah ketika Slamet dkk pada tahun 2009, berhasil memukul mundur PT Semen Gresik yang hendak mendirikan pabrik di wilayah Sukolilo dan Kayen. Dari perlawanan-perlawanan tersebut tumbuh komunitas kerakyatan baru dan kepekaan terhadap mempertahankan hak.

"Maka ketika PBB dinaikkan drastis, rakyat Pati sudah punya toolkit perlawanan: mereka tahu bagaimana berkumpul, siapa yang memimpin, dan bagaimana menjaga aksi agar tetap dalam bingkai gerakan rakyat," ujar Dewi.

"Perlawanan di Pati juga hidup dalam memori kolektif masyarakat," tambahnya.

Sosiolog UGM Derajad Sulistyo Widhyharto melihat gerakan masyarakat Pati bukan semata karena sejarah dan budaya perlawanan. Tapi karena contentious politics. Artinya, semua orang yang terdampak kebijakan negara akan merespons dengan protes.

Keterkaitan rasa masyarakat yang terdampak itu kemudian semakin tersulut dengan arogansi Sudewo. Kepercayaan terlalu tinggi Bupati Sudewo cenderung mengarah sombong. Kondisi tersebut membuat masyarakat yang sudah terikat persoalan pajak menjadi berlipat.

"Sombongnya karena dia merasa mendapat dukungan dari pusat," ujar Derajad.

Sudewo merasa terlindungi karena dekat dengan pusat. Ia dalam naungan payung partai penguasa saat ini, Gerindra. Namun Sudewo salah mengkalkulasi lawan. Alih-alih aman secara politik, ia malah berhadapan dengan masyarakatnya sendiri, masyarakat Pati yang teguh menyuarakan haknya.

Keteguhan perlawanan tercermin dalam Masyarakat Pati Bersatu. Mereka tetap kokoh. Solid. Meskipun penggembosan menghantam dari segala lini.

Teguh, seperti namanya, tetap tegak pada pendiriannya, yakni menurunkan Sudewo sebagai bupati. Dua kawan Teguh berpaling, tapi Teguh tetap kokoh. Ia berjanji tak akan berhubungan dengan Sudewo selama masih kekeh duduk di kursi bupati.

"Saya tidak akan pernah berhubungan dengan Bupati Sudewo kecuali dia itu pamitan sama saya mau mengundurkan diri … ibarat di dalam rumah tangga, Pak Sudewo sama rakyatnya, rakyat itu sudah menjatuhkan talak tiga," tutup Teguh.