Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjawab pertanyaan wartawan sebelum bertemu Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta publik tidak menuduh adanya kepentingan penguasa di dalam penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan.
"Begini, kita kan nggak tahu, jangan menuduh ada kepentingan dari penguasa," ujar dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/6).
Menurut Dasco, penulisan ulang sejarah ini akan didalami oleh Komisi X DPR RI. Publik diminta untuk tidak menyimpulkan secara dini.
"Nah, setelah didalami, baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang," tegasnya.
Adapun proyek penulisan ulang sejarah ini rencananya akan diterbitkan 11 jilid buku sejarah yang akan mencakup berbagai aspek dari sejarah bangsa Indonesia.
Penulisan sejarah baru ini akan mencakup Sejarah Awal Nusantara, Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina, Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah, Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi, Respons Terhadap Penjajahan, Pergerakan Kebangsaan, Perang Kemerdekaan Indonesia, Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi, Orde Baru (1967-1998), Era Reformasi (1999-2024), dan yang terakhir Faktaneka dan Indeks.
Penulisan ulang sejarah ini melibatkan ratusan sejarawan yang dipimpin langsung oleh Guru Besar Ilmu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi.
Jilid pertama ditargetkan untuk diluncurkan pada Agustus 2025 nanti, bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia.
