Upaya Prabowo Buka Komunikasi usai Pasar Bergejolak - juandry blog

Apr 14th 2025, 19:14, by Erandhi Hutomo Saputra, kumparanNEWS

Hari-hari terakhir libur Lebaran menjadi masa yang sangat sibuk bagi Prabowo Subianto. Tiga hari beruntun sejak Minggu (6/4), agenda Presiden ke-8 RI itu begitu padat. Prabowo menggelar silaturahmi diplomatik dengan mengunjungi PM Malaysia Anwar Ibrahim di Putrajaya pada 6 April, dilanjut sehari setelahnya bersilaturahmi politik dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta.

Pada rentang waktu yang sama, selama tiga hari berturut-turut, Prabowo juga meluangkan waktu untuk berdialog dengan berbagai pihak. Minggu (6/4), di kediamannya di Hambalang, Bogor, Prabowo menerima wawancara dari sejumlah pemimpin redaksi media. Selama hampir 3,5 jam, ia menjawab berbagai kontroversi seputar kebijakan pemerintahannya.

Esoknya, Senin (7/4), Prabowo bertolak ke Majalengka untuk panen raya sekaligus berbincang dengan para petani. Selanjutnya, Selasa (8/4), Prabowo berdiskusi dengan sejumlah pelaku ekonomi mulai dari asosiasi pengusaha, ekonom, hingga perwakilan buruh dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan.

Dialog bersama para pemred dan pelaku ekonomi di dua hari terpisah itu merupakan inisiatif Prabowo. Sang Presiden ingin memperbaiki cara berkomunikasi pemerintahannya—yang ia akui buruk—selama enam bulan kepemimpinannya.

"Sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku. Saya mulai sadar komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang, dan itu tanggung jawab saya," ujar Prabowo di Sarasehan Ekonomi.

Tak sulit mengambil contoh pernyataan kontroversial yang menjurus blunder dari anggota kabinet Prabowo selama setengah tahun terakhir. Menteri HAM Natalius Pigai, misalnya, pernah berucap meminta anggaran Rp 20 triliun.

Lalu Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang merespons tagar #IndonesiaGelap dengan ucapan "Kau yang gelap." Tagar itu mengemuka sebagai kritik publik terhadap kebijakan efisiensi Prabowo yang dinilai tak tepat sasaran.

Blunder komunikasi lain datang dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi yang menanggapi teror paket kepala babi untuk media Tempo dengan ucapan "dimasak saja." Belakangan Hasan mengklarifikasi bahwa pernyataannya bukan bermaksud menganggap remeh, namun bertujuan untuk merendahkan pelaku teror.

Blunder sesungguhnya tak cuma berasal dari para pembantunya, melainkan Prabowo sendiri yang tak luput dari kontroversi seputar gaya komunikasinya. Ia pernah berujar "ndasmu" kepada para pihak yang mengkritik program makan bergizi gratis maupun komposisi kabinetnya yang dinilai gemuk.

Berbagai ucapan dan kebijakan kontroversial itu, termasuk proses kilat beberapa RUU seperti UU TNI, disinyalir berefek negatif terhadap stabilitas politik. Gelombang protes publik menolak kebijakan efisiensi dan UU TNI pun bergulir di berbagai daerah.

Dampak negatif juga terasa di sektor ekonomi. Nilai tukar rupiah melemah sampai sempat menyentuh Rp 17.261 terhadap dolar AS pada 7 April. Kemudian gelombang PHK menyebar imbas banyak industri padat karya gulung tikar, salah satunya raksasa tekstil Sritex yang tutup pada akhir Februari lalu.

Saham IHSG pun anjlok hingga sempat dihentikan sementara perdagangannya (trading halt) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dua kali: pertama pada 18 Maret saat IHSG turun 6,12% di angka 6.076,08; kedua pada 8 April ketika IHSG anjlok hingga 9,16% di angka 5.914,28.

Walau begitu, saat IHSG minus cukup besar pada 18 Maret, Prabowo tampak tak pusing. Menurutnya, "[Yang terpenting] pangan aman."

Indikator negatif lain yakni merosotnya penerimaan pajak negara di awal tahun. Penerimaan pajak Januari 2025 turun 41,86% (Rp 88,89 triliun) dibanding Januari 2024 (Rp 152,89 triliun). Imbasnya, APBN Januari 2025 defisit 0,10% atau Rp 23,45 triliun terhadap PDB. Berbeda dengan Januari 2024 ketika APBN surplus Rp 35,12 triliun atau 0,16%.

Setoran pajak pada Februari 2025 juga hanya Rp 187,8 triliun atau turun 30,19% dibanding Februari 2024 sebesar Rp 269,02 triliun. Akibatnya anggaran negara pada Februari 2025 defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13%. Padahal pada Februari 2024, APBN masih surplus Rp 26,04 triliun atau 0,11%.

Penerimaan pajak pada Maret 2025 pun baru Rp 322,6 triliun (turun 18,1%) dibanding Maret 2024 yang mencapai Rp 393,91 triliun. Hal ini mengakibatkan APBN 2025 mengalami defisit tiga bulan berturut-turut sebesar Rp 104,2 triliun atau 0,43%. Sebagai pembanding, APBN masih surplus Rp 8,1 triliun atau 0,04% pada Maret 2024.

Defisit pada awal tahun merupakan yang pertama sejak pandemi COVID-19 (APBN 2021). Namun Menkeu Sri Mulyani meminta publik tak khawatir. Ia mengatakan pengelolaan defisit APBN akan sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun ini, yakni 2,53% atau Rp 616,2 triliun.

"Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya," ujar Srimul.

Indikator negatif perekonomian bisa makin runyam dengan adanya ancaman terbaru, yakni tarif impor yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Trump mematok tarif impor 32% bagi Indonesia, namun pelaksanaannya ditunda sampai 90 hari berikutnya sembari menunggu negosiasi.

Prabowo tampaknya sadar rencana tarif Trump bisa memperburuk situasi ekonomi, terlebih jika cara komunikasi pemerintahannya tidak berubah. Pada titik inilah Prabowo bak turun gunung. Ia seperti membuka diri untuk berdialog dengan berbagai pihak. Sebelumnya, pada rapat kabinet 21 Maret, ia pun memerintahkan para menterinya untuk memperbaiki komunikasi ke publik.

"Reaksi publik yang keras dihitung sama timnya Pak Prabowo. Kalau cara [komunikasi kabinet]nya begitu, pasti Pak Prabowo tidak akan mendapat dukungan publik. Untuk mengajak orang berpartisipasi, mendukung kebijakan, nggak mungkin bisa kalau caranya terlalu keras," kata pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, kepada kumparan, Kamis (10/4).

Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina yang menghadiri Sarasehan Ekonomi, menganggap acara tersebut sebagai cara Prabowo untuk menjawab kritik terkait komunikasi kabinetnya yang dianggap tidak terbuka. Menurut Wijayanto, diskusi langsung dengan para pemangku kepentingan merupakan awal yang baik menghadapi tantangan ekonomi.

"Memang kelihatan target acara itu untuk membangun komunikasi publik yang lebih berkualitas, lebih transparan … memulai lembar baru," kata Wijayanto.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengapresiasi Prabowo yang mau membuka dialog dan menerima masukan dari para pelaku usaha.

"Komunikasi sangat penting antara para pemangku kepentingan dan Presiden. Public-private dialogue, public-private partnership, ini kunci," ujar Shinta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berpendapat serupa. Baginya, Sarasehan Ekonomi menandakan Prabowo terbuka terhadap kritik dan saran.

"Belum pernah kejadian Presiden memimpin jalannya diskusi."

Menghimpun Masukan, Meredam Kegusaran

Undangan untuk menghadiri Sarasehan Ekonomi diterima Shinta Kamdani, Ketua Umum Apindo, saat libur Lebaran masih tersisa beberapa hari lagi. Dalam undangan dari Kemenko Perekonomian itu disebut bahwa Sarasehan akan digelar pada hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran usai.

Walau terkesan mendadak, Shinta menghadiri acara itu. Apalagi ia diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada Prabowo. Menurutnya, "Ada upaya dari Presiden untuk membuka komunikasi dengan banyak pemangku kepentingan."

Jubir PCO Ujang Komarudin menyatakan, komitmen Prabowo sejak awal memerintah ialah membuka komunikasi dengan siapa pun. Melalui forum Sarasehan, Prabowo ingin mendapat masukan yang utuh dari pelaku ekonomi.

Acara yang berlangsung hampir 4 jam itu memang mengundang banyak pelaku ekonomi. Format acaranya tak hanya paparan satu arah, tapi juga dialog dan tanya jawab. Suasananya cair dan Prabowo beberapa kali melontarkan canda.

"Presiden dan tim ekonominya langsung bicara dan membuka ruang tanya jawab [pada forum itu]. Itu bisa kasih sinyal ke pasar bahwa kebijakan ke depan bakal didesain dengan pertimbangan masukan sektor riil," kata analis Panin Sekuritas, Felix Darmawan.

Setelah beberapa menteri seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani menyampaikan paparannya, giliran peserta Sarasehan yang memberi masukan.

Jemmy Kartiwa, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), misalnya memprediksi rencana tarif Trump bisa menurunkan permintaan produksi tekstil dari AS hingga 30%. Lebih lanjut, industri tekstil dalam negeri bisa makin berdarah-darah jika negara lain terdampak tarif Trump seperti China melimpahkan produksinya ke Indonesia.

Oleh sebab itu Jemmy meminta Prabowo segera bernegosiasi dengan Trump untuk mengantisipasi tarif impor itu sembari memproteksi industri dalam negeri dengan aturan antidumping.

Mendengar masukan tersebut, Prabowo menyatakan komitmennya terhadap industri tekstil yang menyerap banyak tenaga kerja. Ia memerintahkan bank-bank BUMN untuk menyalurkan kredit ke industri tekstil. Prabowo yakin pasar tekstil dalam negeri masih besar, misal untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah bagi 44 juta murid.

Prabowo juga mengutus Airlangga hingga Sri Mulyani untuk bernegosiasi dengan AS. Poin negosiasi yang ditawarkan antara lain meningkatkan volume impor barang dari AS seperti kedelai, gandum, LNG, dan LPG. Tujuannya untuk mengurangi defisit perdagangan yang dialami AS terhadap Indonesia senilai USD 17–18 miliar.

"Kita bisa bikin pak-pok (impas)," ucap Prabowo.

Namun, berbagai jawaban Prabowo pada Sarasehan Ekonomi itu kadang spontan sehingga memicu perbincangan lagi. Contohnya, ucapannya yang hendak menghapus kuota impor untuk barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti daging.

"Mau impor apa? Silakan buka saja … Enggak usah ada kuota. [Sebelumnya ada] perusahaan ditunjuk, hanya dia boleh impor; udahlah, jangan ada praktik itu lagi," kata Prabowo.

Ada pula pernyataan Prabowo yang ingin melonggarkan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga membentuk Satgas PHK.

Niat menghapus kuota impor dan rencana revisi TKDN bisa dibilang paling mengejutkan. Keduanya bisa mengancam industri dalam negeri, khususnya padat karya, dan tak sejalan dengan semangat swasembada pangan.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat, rencana menghapus kuota impor tanpa batasan berpotensi menjadikan Indonesia pasar bagi produk dumping dari China dan Vietnam—negara yang juga dikenai tarif tinggi oleh AS.

Adapun relaksasi TKDN bisa membuat cemburu investor asing yang sudah susah payah membangun pabrik di RI. Risikonya, ujar Nailul, "Mereka bisa saja cabut pabrik manufakturnya dari Indonesia dan memutuskan untuk mengimpor barang secara langsung."

Upaya pelonggaran TKDN itu telah masuk dalam rencana negosiasi dengan AS. Pemerintah Prabowo akan memberi kemudahan TKDN bagi industri teknologi informasi komunikasi asal AS seperti General Electric, Apple, Oracle, dan Microsoft jika ingin menjual produknya di Indonesia.

Syarat TKDN yang dipatok RI untuk industri telekomunikasi saat ini minimal 40%. Syarat ini sempat membuat penjualan iPhone 16 tertunda, dari seharusnya pada akhir tahun 2024 menjadi April 2025.

"Kita harus realistis. TKDN dipaksakan ini akhirnya [bikin] kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif," kata Prabowo.

Terkait niat Prabowo menghapus kuota impor, ekonom Wijayanto Samirin menilai bahwa hal itu diucapkan dalam konteks negosiasi dengan AS. Menurutnya, pemerintah RI memang perlu membuka keran impor seluasnya bagi komoditas yang tidak diproduksi di dalam negeri seperti gandum atau kapas. Sementara untuk produk yang bisa diproduksi di Indonesia, tentu harus diproteksi.

Mengenai TKDN, Wijayanto menganggap Indonesia memang terlalu kaku. Oleh karena itu ia setuju aturan TKDN dilonggarkan atau dibuat fleksibel seperti di Vietnam. Menurutnya, fleksibilitas membuat investasi industri di Vietnam kini bertumbuh pesat.

Senada, Shinta melihat pernyataan Prabowo itu bukan berarti keran impor dibuka seluasnya untuk berbagai produk. Ia yakin pemerintah akan selektif demi melindungi industri lokal.

"Dengan adanya tarif Trump seperti ini, China yang enggak bisa ekspor ke Amerika bisa saja kemudian dumping ke Indonesia karena kita pasar yang besar. Itu sangat mungkin. Makanya kami sampaikan kepada presiden, kita harus menyiapkan antidumping, safeguard measure-nya. Jangan sampai kita cuma jadi pasar," jelas Shinta.

Keterbukaan Prabowo terhadap masukan di Sarasehan itu salah satunya dengan menyetujui pembentukan Satgas PHK usulan Presiden KSPI Said Iqbal.

Said menggambarkan kebijakan tarif Trump bisa mengakibatkan harga jual barang buatan Indonesia di AS naik. Kenaikan harga tersebut berpotensi menurunkan daya beli warga AS terhadap produk Indonesia. Jika demikian, industri di RI pasti bakal melakukan efisiensi.

Berdasarkan hitungan Said, efek tarif Trump paling buruk bisa berdampak terhadap 50.000 buruh di Indonesia, khususnya di sektor tekstil dan makanan-minuman.

Melalui Satgas PHK lintas sektor, industri yang bakal terkena dampak bisa dipetakan. Bagi industri yang masuk radar bahaya, akan ditentukan apakah perlu insentif kebijakan atau modal. Dan bagi industri yang tak bisa diselamatkan, hak-hak buruh seperti uang pesangon harus dibayarkan.

"Inilah [fungsi] Satgas PHK. Kebijakan tarif Trump harus diantisipasi. Jangan grabag-grubug seperti Sritex," ucap Said.

Bagaimanapun, ucapan Prabowo saat Sarasehan masih berupa garis besar. Ahli komunikasi politik Suko Widodo menyatakan, perlu penjelasan detail dari para menteri teknis untuk menindaklanjuti perintah Presiden, utamanya soal penghapusan kuota impor dan relaksasi TKDN. Sebab jika tidak, persepsi publik bisa semakin liar.

"Gaya netizen muda itu selalu mengejar sampai tuntas. Presiden harus melakukan itu sedetail mungkin dan menyiapkan tim. Menteri terkait harus bisa menerjemahkan maksud Presiden."

Sejauh ini Kemendag menyatakan tengah mengecek lebih dulu neraca komoditas sebelum menentukan produk apa saja yang bebas kuota impor. Keputusan penghapusan kuota impor bakal dibahas bersama Kemenko Perekonomian.

Jubir PCO Ujang Komarudin mengatakan, jika keputusan sudah dibuat, barulah PCO menjalankan tugasnya, yakni "untuk orkestrasi komunikasi ke publik."

Mampukah Sarasehan Prabowo Yakinkan Pasar?

Sarasehan sudah digelar, pelaku ekonomi sudah mendengar. Menurut Ujang, dengan diskusi dua arah dengan Prabowo, kebijakan pemerintah dapat dilihat, dinilai, dan dikritik secara substansial.

"Kebijakan Bapak Presiden bisa dilihat utuh oleh masyarakat, termasuk oleh para ekonom. Kekurangannya di mana, minusnya di mana, kelebihannya di mana. Menjadi sesuatu yang positif bagi pemerintah ketika presidennya sangat terbuka dalam berkomunikasi."

Analis Panin Sekuritas, Felix Darmawan, mengatakan pasar akan merespons positif jika ada perbaikan arah kebijakan ekonomi, bukan sekadar omon-omon.

Kalau dari forum ini muncul komitmen dan arah kebijakan yang tegas, itu bisa bantu redakan ketidakpastian. Yang penting sekarang, pelaku pasar butuh kejelasan, bukan cuma pidato manis."

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai, langkah Prabowo turun gunung setidaknya berupaya menenangkan pasar. Menurutnya, hal ini menunjukkan jiwa kepemimpinan Prabowo yang mengemban tanggung jawab perbaikan komunikasi.

"Cuma pertanyaannya: mau sampai kapan dia mengambil alih komunikasi semua [bawahannya]? Harusnya itu level menteri-menteri. Masa selalu Presiden yang take care. Presiden kan kerjaannya banyak," ucap Hendri.

Hendri menduga momen tersebut juga dipakai Prabowo sebagai ajang untuk mengevaluasi menterinya, termasuk PCO.

"Secara bahasa komunikasi, ya menteri-menteri di mata dia kurang perform. Mungkin dia sedang bersabar melihat proses para menterinya," kata Hendri.

Suko Widodo berpendapat, gaya komunikasi resiprokal atau timbal balik seperti di acara sarasehan perlu dipertahankan Prabowo. Menurutnya, gaya komunikasi itu cocok dengan karakter Prabowo yang autentik dan blak-blakan atau spontan.

"Bukan gaya lama, misalnya militeristik: 'Saya mengatakan dan anda harus tunduk.' Itu tidak bisa. Karena audiens atau masyarakat bukan barang mati. Maka titik temunya dengan model resiprokal," kata Suko.

Wijayanto pun sepakat. Ia menilai dialog itu mengirim pesan bahwa Presiden peduli terhadap situasi ekonomi terkini. Catatannya: ke depan Prabowo mesti hati-hati karena gaya komunikasinya yang spontan bisa dimaknai berbeda. Solusinya: Prabowo perlu diberi pointers agar tidak keluar jalur.

Ia juga mengusulkan agar Prabowo menunjuk jubir resmi seperti era SBY yang melekat pada Dino Patti Djalal, Julian Aldrin Pasha, dan Andi Mallarangeng.

"Kalau seperti situasi sekarang, ketika kita bertanya-tanya dengan statement Pak Prabowo, kita akan bertanya ke siapa? Tanya ke Pak Prabowo langsung? Kan waktunya sulit. Tanya menteri belum tentu berani menjawab," kata Wijayanto.

Harus ada orang yang melekat (pada Presiden), yang berani salah, dan paham betul statement Presiden. Paham betul gestur, bahasa tubuh Presiden."

Shinta Kamdani dari Apindo berharap Prabowo tetap membuka ruang dialog dengan para pelaku usaha seperti di acara Sarasehan, bahkan lebih baik bila rutin, misal per tiga bulanan. Sebab, sebelumnya ada kekhawatiran dari pelaku usaha bahwa jika mereka terus-menerus memberi masukan, maka akan dianggap pengkritik.

Dengan forum khusus reguler, Shinta berharap pengusaha dapat menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait situasi ekonomi di lapangan tanpa dianggap pengkritik, misalnya soal ormas yang dianggap mengganggu iklim investasi.

"Kelihatannya Presiden mau kok dengar sesuatu yang mungkin nggak selalu bagus. Yang pasti beliau orangnya mau menyelesaikan," ucap Shinta.

Meski hanya diberi waktu beberapa menit bicara di Sarasehan Ekonomi, Shinta menceritakan bahwa setelah acara itu, ada utusan dari Kementerian Sekretariat Negara yang meminta dokumen masukan tertulis dari Apindo yang tak sempat tersampaikan semuanya secara verbal.

"Zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak antikritik, kita malah suka kritik. Kritik membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada," tegas Prabowo.

Semoga.