Warga antre membeli LPG 3 kg di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (3/2/2025). Foto: Rizki Baiquni Pratama/kumparan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg. Namun, ia menduga ada yang memainkan harga dan volume di lapangan.
Bahlil memastikan pemerintah tidak membatasi kuota dan subsidi LPG 3 kg, sama halnya dengan kuota impor LPG yang masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya.
"Saudara-saudara saya di manapun berada, mohon kasih waktu sedikit saja, kami selesaikan ini. Barang enggak ada langka, saya jamin. Saya jamin enggak ada langka," tegas Bahlil saat konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin (3/2).
Terkait kemelut kelangkaan LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan masyarakat, Bahlil akan mengecek langsung ke lapangan.
"Saya juga tadi sudah diminta oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung," kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan selama ini alur distribusi LPG 3 kg dari PT Pertamina (Persero) menuju agen, lalu ke pangkalan resmi, dan selanjutnya ke pengecer atau warung-warung kecil. Selama proses itu, ia menduga ada oknum yang memainkan harga.
Seharusnya, kata Bahlil, harga LPG 3 kg itu dibanderol tidak lebih dari Rp 6.000 per kg, sebab pemerintah mensubsidinya hingga Rp 12.000 per kg. Namun, penyaluran komoditas ini tidak tepat sasaran
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan
"Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volume yang tidak wajar, harganya pun dimainkan," ungkap Bahlil.
Untuk menertibkan ini, Kementerian ESDM membuat regulasi agar penyaluran LPG 3 kg hanya sampai pangkalan saja, tidak sampai pengecer untuk memangkas rantai distribusinya.
"Beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda dan kita bisa tahu siapa pemainnya," jelas Bahlil.
Bahlil mengakui kebijakan ini akan berdampak pada masyarakat yang menjadi lebih jauh mengakses LPG 3 kg dan banyak UMKM yang akhirnya tidak mendapatkan jatah komoditas.
"Cuma persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Mungkin biar transportasinya sedikit yang harus ditambahin. Kita cari formulasinya. Supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak," tutur Bahlil.
