Mahfud MD temui wartawan di Mahfud MD Initiative, Jakarta pada Selasa (20/8/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan
Mantan Menko Polhukam RI Mahfud MD ikut menyoroti polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Menurutnya, pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan tegas.
Mahfud menilai, pemerintah Indonesia mesti menyatakan kasus tersebut sebagai kasus pidana, alih-alih hanya sekadar ramai-ramai membongkar pagar laut itu.
"Kasus pemagaran laut, seharusnya segera dinyatakan sebagai kasus pidana, bukan hanya ramai-ramai membongkar pagar," ujar Mahfud dalam cuitannya di X miliknya, dikutip Sabtu (25/1). kumparan telah diizinkan untuk mengutip cuitan tersebut.
Ia juga mempertanyakan sikap aparat penegak hukum (APH) Indonesia yang tidak tegas dalam menyikapi polemik pagar laut itu.
"Segerakah lidik dan sidik. Di sana ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dugaan kolusi-korupsi. Tetapi, kok tidak ada aparat penegak hukum pidana yang bersikap tegas?" tutur dia.
Anggota TNI AL membongkar pagar laut di Tangerang, Banten, Sabtu (25/1). Foto: Dok. Dispenal
Eks Ketua MK itu juga mengungkapkan tindakan yang diambil pemerintah aneh lantaran baru sebatas hukum administrasi dan teknis.
"Langkah yang diambil pemerintah atas kasus pagar laut Tangerang baru bersifat hukum administrasi dan teknis. Padahal, tindak pidana jelas: merampas ruang publik dengan sertifikat ilegal," kata dia.
"Pasti ilegal melalui kolusi-korupsi. Aneh, belum ada penetapan lidik dan sidik sebagai kasus pidana," sambungnya.
Dengan sikap pemerintah hingga kini, Mahfud pun mengaku heran polemik tersebut masih belum diusut menjadi tindak pidana.
"Saya heran, kok belum ada penegasan terjadinya tindak pidana? Dikeluarkannya ratusan sertifikat untuk HGB laut itu jelas kolusi dan korupsi secara pidana," imbuh dia.
"Tak ada alas hukum untuk HGB. HGB laut itu beda dengan reklamasi," tegasnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melihat peta bidang tanah sertifikat di Pantai Anom, Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025). Foto: ANTARA FOTO/Putra M. Akbar
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, menyatakan ada sebanyak 263 bidang yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 17 bidang yang mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) di pagar laut Tangerang.
Terbitnya sertifikat-sertifikat tersebut pun dilaporkan ke KPK oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.
Terbaru, Nusron juga telah membatalkan 50 SHGB yang berada di kawasan Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yang menjadi lokasi berdirinya pagar.
Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga turut mendalami soal adanya dugaan korupsi di balik penerbitan SHGB dan SHM di lokasi pagar laut Tangerang itu.
