Respons Pandji Pragiwaksono Dapat Pesan Misterius dan Diminta Datangi Bareskrim - juandry blog

Aug 22nd 2024, 18:45, by Giovanni, kumparanHITS

Melalui akun X miliknya, Pandji Pragiwaksono, mengaku dirinya mendapat pesan singkat dari seorang oknum bernama Peter yang memintanya untuk datang ke kantor Bareskrim di tengah demo tolak pengesahan RUU Pilkada.

Kendati demikian, komika berusia 45 tahun itu tampak santai. Ia menanggapi pesan misterius dari oknum bernama Peter itu dengan lelucon.

"Tolong infoin pak Peter, Pandji-nya lagi sibuk," tulis Pandji di akun X, Kamis (22/8).

Sementara itu, Andovi Da Lopez yang turun langsung ke DPR juga mengaku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Nomor tersebut meminta Andovi ke Bareskrim lantaran diduga telah menyerukan aksi kekerasan.

"Gua dapet WA yang mengaku dari Bareskrim, katanya 'mohon segera datang ke kantor bareskrim Jakarta Pusat anda diduga sebagai penyebar aksi kekerasan dan unjuk rasa.' begitu pesannya," kata Andovi di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarya Pusat, Kamis (22/8).

Andovi mengaku terkejut saat menerima pesan tersebut. Apalagi bukan hanya dirinya yang mendapat pesan itu.

"Ya, bingung ini pesan maksudnya apa? Toh gua sama teman-teman di sini berusaha mencegah agar tidak rusuh," kata Andovi.

Padahal, selama mengikuti aksi kawal putusan MK, dirinya berusaha untuk mendinginkan massa aksi yang lain. Dia bahkan berusaha mendamaikan situasi aksi tersebut.

"Dari tadi gua mencoba mendamaikan situasi. Kita berusaha untuk menyuarakan aspirasi tanpa melempar batu dan botol," tuturnya.

Andovi tak menampik ada pihak yang berusaha memanaskan suasana aksi. Katanya ada sekelompok masa dengan busana hitam yang membawa sejumlah barang untuk dilempar.

"Gua bilang dan teriak jangan dilempar, mereka makin emosi. Akhirnya gua samperin dan kenalan, 'halo nama gua Andovi' gitu," tutup Andovi.

Andovi Da Lopez menjadi salah satu figur publik yang ikut aksi kawal putusan MK di depan Gedung DPR RI, Kamis (22/8). Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menuntut DPR supaya tidak menganulir putusan MK mengenai syarat ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas kandidat peserta Pilkada 2024.