Jul 18th 2024, 15:19, by Abdul Latif, kumparanBISNIS
Anggota bidang keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono. Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II perlu disorot.
Menurutnya, selama ini jabatan menteri keuangan dan wakil menteri keuangan lebih banyak diisi dari kalangan teknokrat dibanding dari orang parpol.
"Ini mengindikasikan yang perlu disorot ke depan adalah dalam hal kapasitas untuk managementfiscal,"katanya kepada kumparan, Kamis (18/7).
Faisal menjelaskan, orang-orang yang dipilih sebagai wamenkeu minimal memiliki kompetensi yang lebih baik atau minimal setara dengan wamenkeu yang sebelumnya. Thomas sendiri saat ini menjabat sebagai Bendara Umum Partai Gerindra sejak tahun 2014.
"[Jabatan] bendahara umum partai tentu saja tidak sama dengan pengalaman sebagai katakanlah bendahara atau banggar di DPR itu masih lebih bagus. Karena berarti sudah pernah berkecimpung dengan pembahasan isu dan juga management fiscal bersama dengan pemerintah," katanya.
Baginya pengelolaan manajemen fiskal semestinya diisi orang yang memiliki kapasitas dan pengalaman mengurus keuangan negara. Sebab, tantangan pengelolaan fiskal ke depan lebih berat. Utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, terdiri dari jatuh tempo SBN senilai Rp 705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp 94,83 triliun.
"Terutama di 2025-2026 -2027 utang jatuh tempo itu ada lonjakan sekitar Rp 800 triliun per tahunnya. Itu dua kali lipat dari utang jatuh tempo di 2024. Ini nah artinya kan ruang fiscal itu relatif lebih sempit," jelasnya.
Beberapa hal lain yang menjadi catatannya yaitu kondisi perekonomian yang masih lesu saat ini. Belum lagi penerimaan pajak pada tahun ini menurun cukup dalam.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi penerimaan pajak pada Januari hingga April 2024 sebesar Rp 624,19 triliun. Penerimaan pajak tersebut terkoreksi cukup dalam mencapai 9,29 persen secara tahunan (year on year).
"Hal lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan soal aspek akuntabilitas dan integritas," ujarnya.
