Tiga Wakil Menteri dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan
Presiden Jokowi resmi melantik tiga wakil menteri di kabinetnya yang hanya tersisa beberapa bulan lagi. Tiga wamen itu adalah Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi.
Pelantikan ketiga wamen tersebut tertuang dalam Keputusan presiden (Keppres) Nomor 45M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
"Mengangkat wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, dan Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi," demikian kutipan Keppres, Kamis (18/7).
Pelantikan wamen tersebut menuai kritik dari Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari. Feri menyebut bahwa pergantian wamen di akhir masa jabatannya ini hanya sebagai "bagi-bagi kue" semata.
"Tidak terdapat kebutuhan ketatanegaraan kecuali aspek politik bagi-bagi kue kekuasaan menonjol," kata Feri saat dihubungi, Kamis (18/7).
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, saat ditemui usai diskusi bertajuk 'Dalil Kecurangan Pemohon PHPU Pilpres 2024 di MK: Mungkinkah Dibuktikan?', di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, Jumat (29/3). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan
Lebih lanjut, Feri juga mengungkapkan bahwa pelantikan tiga wamen itu adalah sebagai ajang cari muka Jokowi kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Dilihat dari profil masing-masing wamen, terdapat dua orang dekat Prabowo dan satu lagi adalah orang dekat Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.
Thomas merupakan keponakan Prabowo Subianto. Ia juga menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Sudaryono merupakan Asisten Pribadi Prabowo Subianto sejak 2010. Ia menggantikan Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wamentan.
Sedangkan, Yuliot merupakan mantan Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
