Kata Airlangga soal Golkar Incar Kursi Ketua DPR Lewat Revisi UU MD3: Belum Ada

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjawab soal kabar kader partainya berpeluang mengisi posisi ketua DPR RI. Golkar, berdasarkan perhitungan KPU, merupakan partai urutan kedua pemenang pemilu legislatif.

Menurut Airlangga, hingga saat ini Partai Golkar belum memiliki rencana atau upaya untuk membahas posisi Ketua DPR RI.

"Golkar kan biasa punya kursi, tapi belum ada upaya," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (29/3).

Saat ditanyai soal sikap partainya terkait isu adanya revisi UU MD3 untuk memuluskan langkah Golkar menempati posisi ketua DPR, ia menegaskan belum ada pembahasan terkait itu.

"Belum ada sama sekali, belum ada," ucapnya.

Dalam UU MD3, Ketua DPR diisi oleh kader partai pemenang pemilu. Sementara partai dengan urutan kedua sampai kelima, dapat posisi sebagai wakil ketua DPR RI. Peraih suara terbanyak pada pemilu 2024 berdasarkan perhitungan KPU yakni PDIP.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyebut fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB dan NasDem yang saat ini menduduki jabatan sebagai pimpinan parlemen, sepakat untuk tidak merevisi UU MD3 untuk periode 2024-2029 mendatang.

Artinya, Ketua DPR berpeluang besar tetap diduduki oleh partai pemenang pileg.

"Kita kompak, Pak Dasco malah bilang belum ada (rencana revisi UU MD3). Kita menghargai bahwa MD3 itu harus tetap menjadi UU yang memang harus dilaksanakan dan dihargai prosesnya di DPR," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (28/3).

"Proses Pemilu sudah berjalan dan harus dilaksanakan sesuai UU," tambah dia.

Dia pun bertanya kepada Dasco sebagai Wakil Ketua DPR dari Gerindra untuk memperkuat pernyataannya bahwa pimpinan sepakat tidak melakukan revisi UU MD3.

"Enggak pernah dengar kan Pak Dasco kan? Enggak pernah dengar ada hal itu," tanya Puan ke Dasco.