Rabu, 17 Agustus 2011
Oposisi menuduh pemerintah Thailand telah mengelabui publik mengenai pembicaraan soal Thaksin dengan para pejabat Jepang.

Foto: Reuters
Oposisi menuduh pemerintahan PM Yingluck Shinawatra berperan dalam pemberian visa oleh Jepang kepada mantan PM Thaksin.
Partai oposisi utama Thailand menuntut penjelasan dari pemerintah mengenai peranannya dalam keputusan Jepang untuk memberi visa kepada buronan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.
Seorang jurubicara Partai Demokrat mengatakan pemerintah kemungkinan telah mengelabui umum mengenai pembicaraannya dengan para pejabat Jepang, dengan mengemukakan sebagai contoh adanya perbedaan antara keterangan-keterangan yang diberikan pekan ini.
Laporan berita mengatakan partai yang baru-baru ini dikalahkan itu sedang mempertimbangkan gugatan hukum terhadap menteri luar negeri yang baru, Surapong Towijakchaikul, apakah ia mendorong Jepang mengeluarkan visa. Undang-undang Jepang melarang pemberian visa kepada buronan kecuali dalam keadaan khusus.
Laporan-laporan mengatakan partai oposisi itu mengemukakan argumentasi bahwa pemerintah baru Thailand, yang dipimpin oleh adik perempuan Thaksin diwajibkan hukum untuk terus mengusahakan penangkapan dan ekstradisi Thaksin. Thaksin dinyatakan pengadilan bersalah in absensia atas tuduhan korupsi ketika ia berkuasa.