JAKARTA- Langkah penyidik Bareskrim Polri menyambangi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk diperiksa sebagai pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dinilai sebagai perlakukan yang sangat luar biasa.
Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan ini menjadi bukti kalau penguasa masih mendapat perlakuan istimewa dari penegak hukum.
"Seharusnya dia diperiksa sebagai masyarakat biasa tidak perlu mengistimewakan. Jangan sampai masyarakat menjadi bertanya-tanya, apa karena Anas ketua partai besar, terus polisi yang mendatangi," ujar Bambang saat dihubungi okezone, Rabu (27/7/2011).
Diakuinya dalam prosedur memang bisa saja polisi memeriksa seseorang di mana saja. "Misalnya orang yang akan diperiksa ini dalam keadaan sakit itu pun kalau diizinkan. Tapi dalam kasus ini Anas kan melapor difitnah," ungkapnya.
Perlakuan terhadap Anas belum tentu berlaku bagi warga biasa. Apa yang dilakukan polisi, diyakini karena Anas seorang Ketua Umum Partai Demokrat. Dari kejadian ini, kemandirian Institusi Polri sebagai aparat penegak hukum juga dipertanyakan. Keberadaan Institusi Polri di bawah Presiden juga menjadi penyebab Polri semakin berpihak kepada yang berkuasa.
"Ini ada kecenderungan berpihak, akibat dari polisi berada di bawah Presiden membuat polisi jadi segan," tegasnya.
Mabes Polri sebelumnya telah melakukan pemeriksaan kepada Anas Urbaningrum di Mapolres Blitar, Jawa Timur. Dalam pemeriksaan tersebut, Anas diperiksa selama satu jam, Selasa 26 Juli 2011.
(ugo)
