JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta pemerintah daerah (Pemda) yang menjadi daerah asal dan daerah penerima transmigran, agar proaktif dalam menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di beberapa lokasi transmigrasi sehingga tidak berlarut-larut dan merugikan para transmigran.
Agar tidak terulang lagi kasus-kasus transmigrasi, pihak Kemenakertrans melakukan perubahan orientasi dalam pelaksanaan program penempatan transmigrasi yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas dan kapasitas calon transmigrasi dan keluarganya serta penyiapan lahan transmigrasi yang matang.
"Dalam menyelesaikan kasus-kasus transmigrasi diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi terpadu antara pemerintah pusat dan pemda. Kebanyakan kasus yang terjadi antara lain disebabkan penyiapan lahan yang kurang matang dan terbatasnya kualitas dan kapasitas transmigran," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar, seusai pelantikan Eselon I Kemenakertrans, di kantor Kemenakertrans, Jakarta, Jumat (22/7/2011).
Dua orang pejabat baru Eselon I di bidang transmigrasi adalah Roosari Tyas Wardani yang dilantik menjadi Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) menggantikan Djoko Sidik Pramono. Sedangkan Jamaluddin Malik dilantik menjadi Dirjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) menggantikan Harry Heriawan Saleh.
Muhaimin mengatakan untuk mendukung pengembangan program transmigrasi di daerah-daerah Kemenakertrans melakukan revitalisasi program sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, membuka kesempatan kerja di lokasi transmigrasi dan mendorong perkembangan pembangunan daerah.
"Selain meningkatkan kualitas calon transmigran dan keluarganya, pemerintah pun melakukan analisis lahan transmigrasi yang akan ditempati secara matang agar secara keseluruhan program transmigrasi yang telah direncanakan dapat berhasil dan berjalan lancar," kata Muhaimin.
Dijelaskan Muhaimin, di masa lalu, analisa lahan yang ditempati tidak matang karena hanya memprioritaskan mobilisasi dan kuantitas transmigrasi yang besar saja.
"Sekarang kita analisis dan persiapkan masalah lahan secara matang. Pemerintah daerah asal dan penerima transmigran harus memastikan lahannya yang disediakan benar-benar clean and clear dan tidak bermasalah. Potensi lahannya pun harus diperhatikan sehingga tidak terulang lagi kasus serupa di daerah," paparnya.
Muhaimin menambahkan dalam proses penempatan calon transmigran, Kemenakertrans melakukan pengetatan seleksi penempatan calon transmigran. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas calon transmigran sehingga siap memulai kehidupan baru secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
"Pendekatan tidak lagi mengutamakan besarnya jumlah penempatan transmigan, melainkan lebih ditekankan pada kualitas dan kapasitas calon transmigrant beserta keluarganya," harapnya.
(Iman Rosidi/Trijaya/and)
