TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Mustafa Abubakar, membantah perusahaan plat merah kerap menjadi sapi perah partai politik. Menurutnya, kementerian tidak pernah menawarkan dana politik pada partai. "Saya tidak merasakan itu sekarang dan kami berusaha tidak begitu," ujarnya usai Rapat Kerja BPJS di DPR, Kemarin.
Pernyataan Mustafa ini membantah pernyataan mantan Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Said Didu, sebelumnya bahwa perusahaan negara kerap dijadikan lahan penggalangan dana oleh partai politik.
Proyek-proyek besar di perusahaan negara selalu menjadi incaran partai politik. Terjunnya partai politik dalam proyek BUMN itu menggunakan banyak modus, mulai membantu mengegolkan anggaran untuk proyek BUMN kemudian mendapatkan kickback fee atau ikut bermain langsung dengan membawa perusahaan mereka mengambil proyek tertentu.
Bahkan menurut Said Didu, hampir 80 persen usulan direksi berasal dari partai politik. Partai-partai besar, terutama partai penguasa, bahkan ambil bagian dengan turut mengatur jajaran direksi perusahaan. Lobi awalnya, kata Said, biasanya dengan mengenalkan nama-nama calon anggota.
Menurut Abubakar, pengalamannya sejak memimpin Badan Logistik sampai memimpin Kementerian BUMN, belum ada satu pihak menawarkan untuk memberikan dana politik."No. Sampai sekarang yang saya tahu, yang hidup di BUMN tidak melakukan itu atau bargaining untuk mendapatkan APBN."
Menteri mengaku saat ini perusahaan plat merah sangat transparan. Kementerian menerapkan audit dan akuntabel. Kementerian juga melakukan kerja-sama dengan BPK, PPATK, Polri, dan KPK. "Kami tidak mudah melakukan itu. bahkan tidak hanya di atas kertas atau lips service. Percayalah."
ALWAN RIDHA RAMDANI
